Categories: METROPOLIS

30%  OPD Pemkot Jayapura Sudah Ambil UP

JAYAPURA – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura Desi Yanthi Wanggai mengimbau kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintahan Kota Jayapura untuk segera mengambil Uang Operasional (UP) yang sudah memenuhi syarat. Menurutnya, sebenarnya dalam mengambil UP ini tidak ada persyaratan, namun karena ada kebijakan daerah, maka OPD harus memenuhi hal tersebut.

  “Sejauh ini sudah 30 % yang sudah mengambil UP, yang lainnya belum mungkin masih melengkapi persyaratan yang dimaksud,” ujar Desi Yanthi Wanggai ke Cenderawasih Pos disela kegiatan di Hotel Ultima Entrop, Selasa (21/1).

  Adapun kebijakan daerah yang dimaksud, masing-masing OPD harus menyerahkan laporan aset dan persediaan, karena dua hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah diawal tahun untuk membuat laporan keuangan. “Jika dua hal ini sudah diserahkan, maka OPD bisa langsung mengambil UP tersebut,” ungkapnya.

   Kata Desi Yanthi Wanggai, soal UP tidak ada kendala, namun yang perlu diperhatikan oleh OPD saat ini ada terkait edaran bersama dari pusat tentang pelelangan pengadaan barang dan jasa untuk lembaga kementerian dan pemerintah untuk sementara ditunda.

  “Saat ini lagi menunggu surat resmi dari Kementerian Keuangan, jika sudah ada maka pelelanggan barang dan jasa ini baru bisa dilakukan,” ujarnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Komisi IV Sayangkan Aset Terbuang Percuma

Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…

1 hour ago

Akui Peredaran Narkoba Masih Tinggi

Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…

2 hours ago

Marak Penipuan Loker Catut Nama Freeport

​Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…

3 hours ago

141 WNI Jalani Proses Hukum di Papua Nugini

Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…

4 hours ago

Vaksin Campak Dipastikan Tersedia, Papua Selatan Siapkan Imunisasi Massal Tangani KLB

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…

5 hours ago

Kejagung Beberkan 12 Kasus Besar

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…

6 hours ago