Categories: METROPOLIS

Puluhan OKP Nyatakan Mosi Tidak Percaya AGW

Minta KNPI Pusat Turunkan Karateker

JAYAPURA – Kesepakatan sepihak yang dilakukan Ketua KNPI Papua, Albert Gonzales Wanimbo (AGW)  untuk melebur menjadi satu di tengah dualisme KNPI pada 15 Agustus lalu, justru menjadi sorotan puluhan organisasi kepemudaan (OKP) di Papua.

  Mereka menganggap kesepakatan untuk melebur ini mencederai komitmen bersama, termasuk aturan main. Ketum Pemuda Saireri Papua, Gifli Buinei  menyampaikan bahwa pimpinan OKP di Papua berkumpul menyatakan sikap berkaitan dengan dinamika di tubuh KNPI, dimana pada pemberitaan terakhir disebutkan jika KNPI yang telah melebur menjadi satu.

“Kami selaku pimpinan OKP menganggap ini mencederai kami yang telah  memberikan legitimasi kepada Albert Wanimbo. Sebab sebagai ketua terpilih jika mau mengambil langkah – langkah tertentu, tentu harus melalui mekanisme organisasi yang  benar. Minimal memanggil pimpinan OKP dan mengajak bicara terkait dinamika yang muncul,” kata Gifli didampingi pimpinan OKP lainnya di Jayapura, Kamis (18/8).

  Namun yang terjadi, lanjut Gifli, ada berita yang keluar yang menyatakan sikap bahwa AGW telah bergabung dan inilah yang dianggap  mencederai. Mereka lantas mengeluarkan beberapa poin sikap, pertama meminta AGW mengklarifikasi pemberitaan tersebut dan kedua dari Musda yang kembali memilih AGW jika mau dihitung saat ini sudah lebih 6 bulan, yang artinya tim formatur harusnya sudah mempersiapkan segala sesuatu   termasuk pengurus.

   Namun hingga kini struktur dan persiapan tersebut tidak terlihat. “Harusnya hanya sekitar 2 minggu tapi sampai sekarang tidak ada tanda – tanda dan melebihi waktu yang ditetapkan dalam musyawarah yang artinya ada penyimpangan yang dilakukan AGW, sehingga kami pimpinan OKP  menyatakan sikap untuk  menyampaikan mosi tak percaya, sebab sikap dan tindakan AGW sudah menyimpang,” bebernya.

   Pihaknya juga meminta DPP KNPI mengambil sikap tegas untuk menyelamatkan KNPI di Papua. “Sikap AGW ini membuat kami khawatir dan kami minta ketua umum bisa segera mengambil sikap, bahkan jika perlu  menunjuk karateker Ketua KNPI Papua. Kami juga minta pemerintah provinsi Papua  untuk memblokir rekening KNPI Papua, sebab hingga kini tak ada kegiatan apalagi dalam pemberitaan tersebut ada pernyataan sikap dan kami tidak tahu pernyataan seperti apa. Jangan sampai ada deal-deal diantara keduanya yang kemudian menggunakan anggaran pemerintah untuk kepentingan keduanya,” singgungnya.

   “Kami tidak tahu pernyataan apa yang dibuat dan ingat itu uang rakyat yang dialokasikan untuk pemuda dan kami adalah representasi dari pemuda. Kalau bisa rekening itu diblokir saja dan DPP  mengambil sikap tegas,” imbuhnya.

   Ditambahkan Rando Rudamaga selaku Sekjend Forum Masirei bahwa jika AGW mau  melakukan  peleburan harusnya memanggil 97 OKP yang melegitimasi musda saat itu. “Karena dari suara OKP inilah AGW terpilih dan harapan kami AGW segera mengklarifikasi kepada kami dan kedua jika dalam waktu yang kami tentukan (Jumat,19/8) tidak  dijelaskan, maka kami akan bersurat ke KNPI Pusat untuk segera menurunkan karateker DPD KNPI Papua untuk selanjutnya dilakukan musdalub,” tutupnya. (ade/tri)

newsportal

Recent Posts

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

11 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

19 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

20 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

22 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

23 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

24 hours ago