Sebagai Ketua Umum KAPP untuk enam provinsi di Tanah Papua dengan 42 kabupaten/kota, Baransano menyatakan akan terus memantau jalannya proses KLB agar tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyebarkan informasi yang tidak benar atau mengklaim kepemimpinan tanpa dasar hukum yang jelas.
“KAPP adalah lembaga resmi yang memiliki legalitas hukum dan merupakan amanat dari Dewan Adat Papua. Karena itu proses organisasi harus dijalankan secara sah dan transparan,” tegasnya.
Melalui KLB ini diharapkan dapat terpilih kepemimpinan yang kuat sehingga mampu mendorong pengusaha asli Papua berkembang dan bersaing secara sehat di daerahnya. (dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Gebyar Pajak 2026 yang digelar di halaman Kantor Bapenda Papua, Kamis, 13 Agustus 2026,…
Menindaklanjuti arahan Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda)…
Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Jayapura Kota menangkap dua pemuda berinisial J.W (18) M.P (18)…
Ribuan personel tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, serta aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan progres pembangunan kantor Gubernur Papua…
Asep mengatakan, dalam pelaksanaan upacara tersebut, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil…