Sebagai Ketua Umum KAPP untuk enam provinsi di Tanah Papua dengan 42 kabupaten/kota, Baransano menyatakan akan terus memantau jalannya proses KLB agar tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyebarkan informasi yang tidak benar atau mengklaim kepemimpinan tanpa dasar hukum yang jelas.
“KAPP adalah lembaga resmi yang memiliki legalitas hukum dan merupakan amanat dari Dewan Adat Papua. Karena itu proses organisasi harus dijalankan secara sah dan transparan,” tegasnya.
Melalui KLB ini diharapkan dapat terpilih kepemimpinan yang kuat sehingga mampu mendorong pengusaha asli Papua berkembang dan bersaing secara sehat di daerahnya. (dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Pertempuran memperebutkan takhta juara melawan Persipuncak Puncak Cartenz berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim…
Pelatih kepala Persipura, Rahmad Darmawan memberikan apresiasi tinggi bagi pemain yang disebut-sebut sebagai masa depan…
Pendekatan strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif maupun lahan…
Kapolres Jayapura Dionisius V.D.P Helan menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya tindakan menghalangi masyarakat yang hendak…
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Hypermart Mall Jayapura. Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan…
"Saya datang untuk melihat kesiapan khususnya di Polda Papua Tengah dalam pengamanan mudik lebaran. Ini…