Pemkot Diminta Batasi Keberadaan Alfa Midi

Darwis Massi:  Bisa Mematikan Usaha Kios Kecil Masyarakat

JAYAPURA– Bentuk usaha mini market baru di Kota Jayapura terus menjamur. Salah satu investor ritel terbesar di Indonesia yakni Alfa Midi mulai menancapkan bisnisnya di Papua.

Kendati belum dibuka, namun mereka pun sudah memiliki beberapa tempat usaha di Kota Jayapura. Tak heran satu anggota DPR Papua, Darwis Massi. Pria yang duduk sebagai anggota Komisi II ini terang-terangan tidak setuju dengan masuknya mini market seperti ini di Papua maupun Jayapura.

Pasalnya kata Darwis, dengan keberadaan mini market dari luar tersebut diyakini akan mengancam eksistensi kios atau warung lain yang menjual produk sejenis.

Warga akan lebih banyak membeli di mini market tersebut dan  akhirnya pemilik warung atau kios lainnya akan kehilangan pembeli dan kalah bersaing. Karenanya ia meminta pemerintah lebih selektif serta tidak membuka ruang terlalu mudah untuk masuknya mini market dari luar ini. “Saya sudah melihat langsung bahwa ada mini market baru yang masuk ke Papua, jumlahnya ada 41 toko dan ini menyebar ke seluruh Papua. Bahkan kemarin saya melihat sudah ada di Koya Distrik Muara Tami maupun Sentani. Ini saya pikir perlu disikapi,” kata Darwis melalui ponselnya, Rabu (15/11). Ia mengutarakan bahwa sejatinya dengan keberadaan mini mart ini paling tidak akan menyerap tenaga kerja.

Hanya saja dampak lainnya juga ada yakni matinya kios atau warung karena pemilik  mini mart memiliki modal yang kuat dan siap menyuplai barang jenis apapun untuk mengisi mini martnya.

Sementara itu pedagang lokal lainnya hanya berharap dari berputarnya barang jika laku dijual. Jika lambat laku atau keluar sudah barang tentu perputaran modal juga lambat. “Saya melihat ini berpotensi menutup ruang bagi pedagang yang lain. Alfa Midi, Alfa Mart maupun Indo Maret itu menjual barang yang sama dan ini bisa mematikan usaha kios kecil masyarakat yang seharusnya justru diproteksi pemerintah agar iklim usaha tetap tumbuh positif.

Saya pikir perlu ada intervensi dari pemerintah soal ini. Perlu regulasi yang mengatur sebab jika tidak ada ratusan usaha sejenis yang akan gulung tikar,” bebernya.

Ia menyebut di Sumatera Barat ada regulasi yang mengatur masuknya jenis usaha mini market seperti ini. Perlu dibatasi agar tidak mengganggu yang lokal. Karenanya ia berharap  ini juga bisa dibahas oleh DPR Kota. “Bayangkan saja mereka masuk sporadis dengan kekuatan modal yang kuat dan siap mengambil pasar yang sudah ada selama ini. Jayapura sedang berkembang dan kalau pemerintahnya tidak mensikapi masuknya hal – hal begini maka anggap saja uang ini tidak berputar di Jayapura tetapi lari ke luar,” singgungnya. (ade/wen)