Komisi V DPR Papua yang membidangi kesehatan meminta agar persoalan administrasi terkait penonaktifan PBI segera diselesaikan dan kepesertaan yang memenuhi syarat diaktifkan kembali. Hal ini penting agar masyarakat tidak dirugikan dan tetap dapat mengakses layanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya.
Dina juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan harus turut bertanggung jawab dalam proses pengaktifan kembali kepesertaan yang terdampak. Menurutnya, jangan sampai masyarakat dibebani prosedur berbelit di tengah kondisi sakit.
“Kami berharap persoalan ini segera dituntaskan. Jangan sampai pasien yang sakit harus menunggu lebih lama atau bahkan membayar sendiri karena kartu mereka dinonaktifkan. Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat,” tandasnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Penanganan kasus tersebut dilakukan setelah Team Opsnal menerima penyerahan terduga pelaku dari anggota Sat Intelkam…
Menangis merupakan respons alami yang dirasakan seseorang untuk mengungkapkan beberapa emosi baik sedih maupun bahagia.…
Dulu, Gubernur Lukas Enembe sempat mengeluarkan penyataan aneh namun masuk akal. “Jika ingin membangun Papua…
Gerakan lincah dan atraktif dari para penari ini membuat para pengunjung sontak bersorak memberi semangat.…
Esther menjelaskan, dirinya bersama sang suami mulai bekerja di Sekolah Papua Harapan yang berada di…
Sekretaris Vihara Arya Dharma Kotaraja Jayapura Hendri Festival lampion melambangkan harapan, kebahagiaan, keberuntungan, dan kehidupan…