

Pj Gubernur Papua Ramses Limbong (FOTO:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong memastikan pemerintahannya siap menjalankan instruksi Presiden Jokowi, usai menghadiri rapat bersama para kepala daerah di Ikota Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Selasa (13/8)
“Kami siap menjalankan seluruh instruksi Presiden, baik terkait isu daya beli dan persiapan Pilkada,” terang Limbong dalam rilis yang diterima, Selasa (13/8)
Terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebelumnya Ramses membeberkan beberapa hal yang menjadi atensi Menteri Dalam Negeri, diantaranya terkait netralitas ASN di Pilkada dan penanganan aset milik Pemerintah Papua.
“Saya juga minta teman-teman ASN harus netral, tidak boleh memihak,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada para kepala daerah di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Dalam arahannya, Presiden antara lain menekankan dua isu krusial, yakni menjaga daya beli masyarakat dan mempersiapkan Pilkada serentak yang akan datang.
Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Presiden mengingatkan para kepala daerah untuk segera merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Presiden juga menyoroti persiapan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November. Presiden meminta agar anggaran untuk Pilkada segera diselesaikan dan keamanan dipastikan dengan baik.
“Koordinasikan dengan Forkopimda karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak,” kata Presiden.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Ramses Limbong dipastikan akan menghadiri upacara perdana peringatan HUT RI di IKN, Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024 mendatang. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…