Categories: METROPOLIS

14 Kursi Dinilai Tidak Sesuai Prosedur

JAYAPURA – Gubernur Papua diminta melakukan klarifikasi terkait penetapan 42 nama calon 14 kursi jalur Otsus Papua yang tidak sesuai prosedur.Hal tersebut dikatakan salah satu tokoh pemuda Benyamin Gurik kepada wartawan saat jumpa pers Selasa (14/7) kemarin. 

Benyamin Gurik dam Otniel Deda dalam jumpa pers, Selasa, (14/7) kemarin. ( FOTO: Noel/Cepos)

Kata Benyamin,  pihaknya menerima informasi dari salah satu Timsel yang melakukan tahapan proses seleksi kemarin, bahwa banyak kejanggalan dalam proses tersebut. “Misalnya dari 42 nama tersebut tidak ada keterwakilan dari perempuan Papua dari 5 wilayah adat, ketika kita lihat dari 42 nama yang keluar kemarin semua laki-laki,” tuturnya.

Ia juga membeberkan kejanggalan lain diantaranya dari beberapa wilayah adat tidak ada keterwakilan, misalnya kabupaten Supiori, bahwa dari satu wilayah adat 12 nama yang keluar dan satu kabupaten saja ada 4 nama yang keluar seharusnya tiap kabupaten harusnya 1 perwakilan. 

 Ia juga mengatakan sebagai peserta seleksi 14 kursi, dia siap menerima apapun keputusan yang dibuat Timsel  tapi harus berdasarkan penilaian yang adil tanpa intervensi dari pihak manapun. Karena Timsel diberikan kewenangan hal mutlak bukan Kesbangpol atau lembaga lain di provinsi Papua yang putuskan.

 Sementara itu, salah satu pengurus DPD KNPI Kota Jayapura Otniel Deda 14 kursi jalur Otsus tersebut diputuskan oleh Timsel sepenuhnya atau apakah benar adanya intervensi.  “Bila 42 nama ini sesuai dengan hasil penilaian makalah Timsel harus membeberkan nilai yang mereka dapatkan itu berapa? Harus diumumkan dan di presentasi supaya kita terima hasil dengan ikhlas ketika melihat hasil dari proses seleksi kemarin,” tuturnya. 

“Bila betul ada kecurangan, kami minta gubernur sebagai penanggung jawab proses tahapan ini untuk segera melakukan peninjauan kembali dan buka untuk 150 nama itu umumkan nilai-nilainya agar pemerintah bisa mendapatkan orang-orang yang terbaik,” tuturnya.(oel/wen)

newsportal

Recent Posts

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

3 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

11 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

12 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

14 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

15 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

16 hours ago