

Kondisi jalan ambles di samping kantor Wali Kota Jayapura yang hingga saat ini masih terlantar. Bila tak segera ditangani, dikhawatirkan berdampak pada bangunan di sekitar lokasi. (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA – Rencana perbaikan jalan samping Kantor Wali Kota Jayapura hingga kini belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran. Meski masuk dalam program prioritas, besarnya biaya yang dibutuhkan menjadi kendala utama pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jayapura, Asep Khaled, menjelaskan bahwa perencanaan perbaikan jalan tersebut sebenarnya telah diusulkan ke pemerintah pusat pada tahun 2025 lalu. Namun, usulan tersebut belum mendapat persetujuan.
“Perbaikan jalan samping Kantor Wali Kota sudah pernah kita usulkan ke pusat, tetapi ditolak karena keterbatasan anggaran,” ujar Asep Khaled saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (8/2).
Menurutnya, perbaikan jalan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar, diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar. Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, anggaran tersebut dinilai belum memungkinkan untuk ditangani melalui APBD Kota Jayapura.
“Kalau melihat kebutuhan anggarannya, dengan kondisi anggaran yang ada tentu belum memadai,” jelasnya.
Asep menegaskan, meski belum dapat dikerjakan, ruas jalan tersebut tetap masuk dalam daftar prioritas Wali Kota Jayapura. Jalan tersebut memiliki peran strategis sebagai jalur alternatif menuju Kantor Wali Kota Jayapura.
“Ini masuk prioritas juga, karena merupakan bagian dari ruas jalan alternatif menuju kantor wali kota. Namun kondisi anggaran dan kebijakan efisiensi membuat kita masih mentok di tahap perencanaan,” katanya.
Page: 1 2
Prarekonstruksi memperagakan rangkaian dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Proses tersebut turut disaksikan…
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…
Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…
Natirmalus menjelaskan, pada Bidang Bina Marga realisasi fisik telah mencapai 68,63 persen, sedangkan realisasi…
Kegiatan yang melibatkan personel gabungan dari DLHK, Polsek Jayapura Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja…
DPR Papua memberi deadline atau batas waktu selama satu pekan kepada PT Pertamina Patra Niaga…