Ia menilai kinerja PBPH di Papua belum optimal karena tingginya tantangan geografis dan sosial, serta isu keadilan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, strategi peningkatan kinerjanya wajib bersifat afirmatif.
Realisasi program Perhutanan Sosial menurutnya masih rendah, padahal masyarakat adat memiliki keterikatan kuat dengan hutan ulayat. Begitupun dengan topografi yang sulit menyebabkan biaya operasional, pengawasan, dan logistik bagi PBPH menjadi sangat tinggi. Peningkatan kinerja PBPH tidak hanya diukur dari volume produksi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan OAP.
“Diharapkan melalui FGD ini kita akan lebih tahu persoalan pemanfaatan hutan oleh PBPH dan mencari solusinya agar tercipta pengelolaan hutan yang lestari,” pungkasnya. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, S.Pd. membacakan amanat tertulis yang memberikan…
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…