Ia menilai kinerja PBPH di Papua belum optimal karena tingginya tantangan geografis dan sosial, serta isu keadilan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, strategi peningkatan kinerjanya wajib bersifat afirmatif.
Realisasi program Perhutanan Sosial menurutnya masih rendah, padahal masyarakat adat memiliki keterikatan kuat dengan hutan ulayat. Begitupun dengan topografi yang sulit menyebabkan biaya operasional, pengawasan, dan logistik bagi PBPH menjadi sangat tinggi. Peningkatan kinerja PBPH tidak hanya diukur dari volume produksi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan OAP.
“Diharapkan melalui FGD ini kita akan lebih tahu persoalan pemanfaatan hutan oleh PBPH dan mencari solusinya agar tercipta pengelolaan hutan yang lestari,” pungkasnya. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kakanwil Kemenkumham Papua tersebut menjadi wadah sinkronisasi teknis antara…
Kapolres Jayapura, Dionisius V.D.P. Helan mengatakan, Audit tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi…
Kegiatan tersebut melibatkan aparatur kampung, Bamuskam, serta berbagai pihak terkait lainnya sebagai bagian dari upaya…
Aksi demo damai besar-besaran ini, lanjut Aloysius Dumatubun terkait dengan proses hukum terhadap pengurus Gapoktan…
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menyatakan dukungan penuh terhadap Program…
Wakil Papua, Persiker Keerom bergabung di grup K bersama Celebest FC, Perslotim Lombok Timur dan…