Kemudian pada 2024, Permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebanyak (5) perkara, laporan jugaan pelanggaran KEEPH sebanyak (5) dan konsultasi (6).
Terakhir 2025 priode (Januari-November), Permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebanyak (2) perkara, laporan jugaan pelanggaran KEEPH sebanyak (8) dan konsultasi (66).
Angka tersebut diketahui terus naik setiap tahunnya, karena itu KY Papua besar harapan untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk memperlancarkan tugas dan tanggungjawab dalam membela keadilan. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pemateri mengupas perkembangan industri keuangan, pengawasan lembaga jasa keuangan, serta isu terkini seputar literasi,…
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, kolaborasi bersama PFA dan Federasi Sepak Bola Belanda ini…
Kepala Kanwil Kementrian Hukum Provinsi Papua Anthonius Ayorbaba, SH, M.Si mengakui jika untuk pentensi indikasi…
“Dalam mendukung 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, kami menyiapkan dua program unggulan.…
Kronologis kejadian, kata KBO Ipda Jhony Tuwing, berawal saat sepeda motor Honda Beat No Pol…
Ireeuw mengungkapkan bahwa isu mengenai pengaktifan kembali kegiatan Garnisun telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Jayapura…