Kemudian pada 2024, Permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebanyak (5) perkara, laporan jugaan pelanggaran KEEPH sebanyak (5) dan konsultasi (6).
Terakhir 2025 priode (Januari-November), Permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebanyak (2) perkara, laporan jugaan pelanggaran KEEPH sebanyak (8) dan konsultasi (66).
Angka tersebut diketahui terus naik setiap tahunnya, karena itu KY Papua besar harapan untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk memperlancarkan tugas dan tanggungjawab dalam membela keadilan. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Bupati Gusbager menyatakan bahwa penyelesaian administrasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengamankan aset daerah…
Kasat Reskrim Ishak O. Runtulalo mengungkapkan, dari laporan resmi yang diterima dari 5 korban rudakpaksa…
Kegiatan yang dipusatkan di Polres Yahukimo ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapan personel, khususnya…
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Desa Siaga Bencana yang digagas PT PLN…
Sagu kata Ayorbaba tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga memiliki nilai budaya, sosial, dan…
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Jayapura mencatat tingkat kelulusan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)…