Kemudian pada 2024, Permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebanyak (5) perkara, laporan jugaan pelanggaran KEEPH sebanyak (5) dan konsultasi (6).
Terakhir 2025 priode (Januari-November), Permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebanyak (2) perkara, laporan jugaan pelanggaran KEEPH sebanyak (8) dan konsultasi (66).
Angka tersebut diketahui terus naik setiap tahunnya, karena itu KY Papua besar harapan untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk memperlancarkan tugas dan tanggungjawab dalam membela keadilan. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Hal itu pun disampaikan Rismon setelah menemui Wapres Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat,…
Menurut Yunus Wonda, sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang sangat penting dalam menyediakan data…
Kordinator Acara dan juga selaku Asisten II Sekda Kabupaten Jayapura Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Abdul…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda meminta panitia seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) agar membuka kesempatan…
Terkait ini Polres Mappi langsung bergerak menelusuri apa yang sebenarnya terjadi, mengapa patung tersebut bisa…
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pengamanan di kawasan tambang yang selama ini dikenal…