Persoalan Reposisi Ganggu Agenda Dewan

JAYAPURA-Kurang lebih 3 (tiga) bulan berjalan, aktifitas di internal DPRD Kota Jayapura tidak berjalan normal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan terkait Reposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang telah ditetapkan oleh ketua DPRD pada  Juni lalu.

   Sempat Pj Wali Kota Jayapura memfasilitasi kedua belah pihak untuk bermediasi, namun hasil daripada itu masih belum menemukan jalan keluar. Untuk itu Penjabat Wali Kota Jayapura Dr. Frans Pekey, M.M kembali mengajak pepada Anggota DPRD Kota Jayapura untuk segera mengakhiri persoalan Reposisi AKD ini, karena adanya persoalan reposisi AKD yang sampai saat ini buntutnya sangat mengganggu aktifitas di internal dewan.

  “Saya harap anggota DPRD tidak saling mempertahankan egonya, karena ini kepentingan masyarakat, jika di internal dewan saja stagnan, bagaimana mungkin mereka bisa kerja untuk masyarakat,” tandas PJ Wali Kota, sabtu, (6/8).

  Lebih lanjut dia katakan bahwa upaya mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah kota pada bulan Juli lalu harusnya mengakhiri persoalan tersebut. Namun karena masing masing mempertahankan ego, sehingga perjuangan dari pemerintah kota untuk menyatukan kedua belah pihak ini sungguh sangat sia sia.

  “Kami dari pemerintah kota menunggu kalau anggota DPRD mau mediasi terkait persoalan ini pastinya kami siap, untuk menjadi pihak mediator, tapi harapan dari pada itu mereka juga tidak saling mempertahankan ego,” tandasnya.

  Lebih lanjut dia katakan hal utama yang dipikrikan oleh penjabat legislatif adalah nasib masyarakat Kota Jayapuda, sebab jika di internal dewan saja tidak saling akur bagaimana mengurus rakyat. ” Saya kira penting bagi anggota dewan untuk bisa menyelesaikan perosalan ini karena ada banyak kegiatan yang ada di internal dewan yang perlu diselesaikan secara berorganisasi,” pinta PJ Wali Kota Jayapura itu.

  Lebih lanjut dia harapkan agar Pimpinanan dewan segera melakukan konsolidasi, ataupun mediasi kepada seluruh anggota dewan sehingga, agenda agenda pemerintahan bisa kembali dijalankan.

  “Kalau pimpinan dewan minta untuk lakukan mediasi kami siap, tapi bukan untuk mengambil keputusan. Semua keputusan ada ditangan pimpinan dewan,” ujarnya. (rel/tri)