Bupati Diminta Perbanyak Pangkas Perjalanan Dinas OPD

SENTANI-Anggota DPRD Jayapura, Eymus Weya meminta agar Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si  lebih banyak memangkas biaya  perjalanan dinas dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Jayapura, ketimbang memangkas anggaran untuk membiayai sejumlah pekerjaan yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini.

Menurutnya, sesuai dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dikirim ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Jayapura, tentang refocusing anggaran penanganan Covid-19 Tahun 2021. Hal itu langsung ditindaklanjuti oleh Pemkab Jayapura dengan mengambil alokasi anggaran dana DAU, DID dan ADD.

” Kami minta agar bupati dan tim TAPD lebih fokus memperhatikan anggaran di perjalanan dinas OPD, anggaran seperti itu yang perlu dipangkas,” kata Eymus Weya saat ditemui media ini di Kantor DPRD Jayapura, Kamis (8/4) kemarin.

Dia mencontohkan, di sebuah OPD melakukan perjalanan dinas sebanyak 9 kali, bupati punya kewenangan untuk menguranginya supaya anggaran tersebut bisa refocusing atau dialihkan untuk penanganan Covid-19. 

Menurutnya, ada pekerjaan fisik yang sudah masuk dalam DPA dan itu harusnya dikerjakan karena terkait dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi, mengenai instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai refocusing anggaran tersebut sebelumnya tidak terpikirkan karena surat atau arahan menteri itu datang setelah penetapan APBD induk 2021.

Oleh karena itu, pekerjaan fisik yang memang urgent, tidak perlu direfocusing. Salah satunya pekerjaan fisik jalan ke Pasar Lama yang menurut informasi yang diterima pihaknya, pekerjaan saluran drainase akan ditunda karena anggarannya kembali direfocusing.

“Beberapa pekerjaan fisik prioritas di Kota Sentani, tidak perlu kita refocusing. Begitu juga di daerah wilayah pembangunan 2, 3 dan 4,” tandasnya.

Pihaknya berharap ADD yang digelontorkan di setiap kampung saat ini supaya pemerintah tidak memotongnya dalam jumlah yang besar. Karena dana tersebut juga mereka butuhkan untuk pembangunan fisik maupun nonfisik di kampung.

“Sesuai surat edaran dari Menteri Keuangan, ADD dipotong sekitar 8%,”tambahnya. (roy/tho)