

Kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan, tim akreditasi Kemenkes, serta tim visitasi RSPPU Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn), di RSUD Jayapura, Kamis (5/3). (Foto/Humas RSUD Jayapura)
JAYAPURA-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura menerima kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan Pusat, tim akreditasi Kementerian Kesehatan, serta tim visitasi Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn), Kamis (5/3).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau pelayanan kesehatan sekaligus menilai kesiapan RSUD Jayapura sebagai rumah sakit pendidikan. Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey, mengatakan kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan bertujuan untuk melihat langsung sejumlah layanan yang ada di rumah sakit tersebut.
Menurutnya, beberapa layanan yang ditinjau di antaranya pelayanan hemodialisa, radioterapi, serta cathlab. Selain itu, Dirut BPJS juga menggelar diskusi bersama para dokter, manajemen, dan staf RSUD Jayapura.
“Dalam diskusi tersebut dibahas beberapa hal, di antaranya terkait penonaktifan kepesertaan BPJS PBI, klaim yang masih pending, serta penambahan layanan oleh Kementerian Kesehatan yang belum diikuti dengan peningkatan pembiayaan dari BPJS,” kata Andreas, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (6/3).
Ia menjelaskan, sebagai rumah sakit regional, RSUD Jayapura juga menerima rujukan pasien dari berbagai kabupaten dan kota di Papua, termasuk dari provinsi baru di wilayah Tanah Papua.
Selain kunjungan dari BPJS Kesehatan, RSUD Jayapura juga menerima tim dari Kementerian Kesehatan yang melakukan penilaian dalam rangka akreditasi rumah sakit pendidikan.
Menurut Pekey, penilaian tersebut dilakukan untuk menentukan apakah RSUD Jayapura layak ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
“Tim dari Kementerian Kesehatan melakukan penilaian langsung di lapangan untuk melihat kesiapan rumah sakit, mulai dari tenaga pendidik seperti dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya, hingga sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan,” jelasnya.
Page: 1 2
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan, berdasarkan kajian Komnas HAM terhadap situasi Daerah Operasi…
Deklarasi ini mewakili aspirasi masyarakat adat dari empat kabupaten di wilayah Saireri, yakni Kabupaten Biak…
Dari tangannya, polisi menemukan tiga butir amunisi kaliber 5,56 mm yang disimpan di dalam noken.…
Air laut di sekitar kawasan tersebut masih tampak hitam pekat. Tumpukan arang dan sisa…
Barang bukti tersebut diamankan dari dua lokasi di Kota Jayapura dan satu lokasi di Merauke.…
Kondisi inipun sejalan dengan penyampaian dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIV…