Pun juga instansi terkait yang memiliki progam KB, seperti salah satu contoh kata Nerius Dinas Dukcapil. “Kepala Kampung mendata warganya yang belum memiliki KTP, Kartu Keluarga (KK) Setelah itu menyurat ke Dinas terkait untuk turun kekampung mendata warga disana, artiny masyarakat tidak lagi datang ke dukcapil tapi Dinar terkait yang turun langsung ke masyarakat,” katanya.
Untuk Bkkbn sendiri telah membnetuk progam tersebut ditahun 2020 lalu, sehingga tahun 2024 ini mereka akan meningkatkan progam tersebut. “Kami harap dengan progam Kampung KB ini, semua progam prioritas Bkkbn tahun 2024 dapat berjalan secara berkesinambungan,” pungkasnya. (rel/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Juru bicara (Jubir) PN Jayapura, Rahmat Selang, S.H., M.H mengatakan pada sidang pertama kali digelar,…
Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura mencatat penanganan tujuh kasus narkotika sepanjang Januari hingga Maret 2026.…
Menurutnya, dalam periode tersebut terjadi penurunan jumlah warga sebanyak 3.425 orang. Di sisi lain, terdapat…
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Papua menyebut 128 produk usaha mikro, kecil, dan menengah…
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua terus memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil,…
Ahli waris tanah adat Emmaleuw Bhelle, Daud Felle, menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan aparat yang membuka…