

Pelatihan panduan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah program PKA dalam rancangan RPJMD dan Renstra di Kantor Gubernur Papua, Selasa (3/6). (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Anak-anak di Tanah Papua, termasuk Papua dan Papua Barat Daya masih menghadapi berbagai tantangan serius seperti kekerasan, penelantaran, penyalahgunaan zat adiktif seperti lem aibon, serta eksploitasi seksual di ruang daring.
Hal ini diungkpakan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rakyat Setda Papua, Setyo Wahyudi saat pelatihan panduan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah program perlindungan khusus anak (PKA) dalam rancangan RPJMD dan Renstra provinsi /kabupaten/kota Provinsi Papua dan Papua Barat Daya, di kantor gubernur, Selasa (3/6).
Setyo Wahyudi percaya bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dimana anak-anak merupakan aset paling potensial sebagai generasi penerus.
“Mereka akan menjadi pribadi yang unggul bila hak-haknya termasuk hak atas perlindungan, dipenuhi secara utuh,” kata Wahyudi kepada wartawan.
Banyaknya ancaman terhadap anak-anak di Papua ini, menurut Wahyudi, menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih lemah dan perlu diperkuat secara sistematis, berbasis data, dan terintegrasi lintas sektor.
“Pelatihan ini merupakan langkah penting untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat melalui pengarusutamaan PKA ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra OPD,” ujarnya.
Dikatakan, pelatihan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021. Dimana integrasi perlindungan anak ke dalam kebijakan pembangunan, sangat penting agar anggaran dan program benar-benar menyasar anak-anak yang paling rentan.
“Kita ingin kebijakan yang tidak hanya responsif, tapi juga preventif dan partisipatif. Kabupaten/kota layak anak harus menjadi fondasi pembangunan kita,” tegasnya.
Setyo juga menyinggung fenomena banyaknya anak-anak di lingkungan sekitar yang masih mengonsumsi lem aibon. Ia menyebut hal itu sebagai tantangan serius yang harus ditangani secara kolaboratif.
“Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045 maka anak-anak harus diberi ruang untuk tumbuh dan bermimpi. Kota ramah anak harus menjadi cita-cita bersama, termasuk di Kota Jayapura dan Sorong,” pungkasnya
Page: 1 2
Emma menjelaskan bahwa akar persoalan ini mencakup tiga poin utama, krisis obat-obatan psikotropika, keterlambatan pembayaran…
Berdasarkan informasi, aktivitas kembali normal di RSJ tersebut setelah pihak rumah sakit, mulai dari suster…
Menurut Tan, salah satu faktor utama yang terus dipersoalkan adalah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)…
Carles merasa yakin meskipun anaknya tergolong nakal di sekolah itu, namun besar harapan anaknya bisa…
Tim SAR Gabungan, lanjutnya, menuju ke Selatan Tenggara mendekati lokasi kejadian. Pencarian tidak lagi dilakukan…
Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay, S.I.K melalui Kasat Resnarkoba Polres Jayapura AKP Bima Nugraha Putra,…