Categories: METROPOLIS

Pemkot Siapkan Aplikasi Mandiri Data Orang Miskin

JAYAPURA– Data keluarga kurang mampu di Kota Jayapura sampai saat ini belum benar-benar akurat.  Salah satu contoh yang bisa dilihat misalnya ketika dimulainya  pembagian bantuan sosial dan PKH tahap IV di Kota Jayapura  yang baru dilakukan Kamis (30/11).

  Dari data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura bahwa data orang asli Papua yang menerima bantuan dari pemerintah pusat itu kurang dari satu persen.

Menurutnya Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan data yang mana Data ini merupakan data-data yang sudah direkap dari tahun-tahun sebelumnya.

   Karena itu, perlu dilakukan update kembali dengan dilakukan pendataan secara menyeluruh sampai di tingkat RT RW di 14 kampung yang ada di Kota Jayapura.  Untuk itu, Pemkot Jayapura telah menyiapkan aplikasi mandiri untuk mendata semua orang kurang mampu yang ada di Kota Jayapura yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi hari ini.

   “Update data kita ini yang cukup bermasalah. Kita berharap akhir tahun ini di bulan Desember nanti, kami sudah bisa mengembangkan aplikasi mandiri. Mudah-mudahan di awal Desember bisa dilaunching walikota secepatnya,” harapnya.

   Menurutnya, data-data penerima bantuan sosial itu memang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi riil di lapangan terutama bagi para penerima manfaat.  Bahkan, ia menyebut ada orang yang sudah meninggal masih berpotensi mendapatkan bantuan itu, begitu juga orang yang sudah memiliki penghasilan tetap atau yang sudah bekerja juga mendapatkan bantuan sosial tersebut.

   “Orang mati masih mendapatkan bantuan, begitu juga orang yang sudah bekerja juga mendapatkan bantuan tersebut. Setelah aplikasi launching, maka teman-teman di Dinas Sosial akan bekerja sama dengan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura untuk menempatkan 30 personil dari fakultas teknologi informasi untuk membantu mengupdate data selama 20 hari,” bebernya. (roy/tri)

Tegar Cepos

Recent Posts

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

2 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

10 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

11 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

13 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

14 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

15 hours ago