Tahun 2021 Pengadaan Beras Bulog Tak Capai Target

JAYAPURA-Di tahun 2021 pengadaan beras Bulog Provinsi Papua dan Papua Barat belum mencapai target. Hal ini disampaikan Pimpinan Wilayah Perum Bulog Papua dan Papua Barat di sela-sela kunjungan anggota DPR RI dan Wali Kota Jayapura di Gudang Dolog pada Jumat (31/12).

   “Target tahun 2021 sebesar 46 ribu ton, tapi itu juga belum tercapai. Dan hanya terpenuhi 34 ribu. Untuk kedepannya di tahun 2022 akan kami upayakan bisa mencapai target yang sudah direncanakan oleh direksi.” Ujarnya.

    Ada beberapa faktor yang menjadi kendala sulitnya capaian target pengadaan di antara yang paling mendominasi adalah distribusi. “Yang paling menonjol adalah kendala pada distribusi dan angkutan. Mungkin kedepannya akan kita perbaiki. Khususnya dari Merauke ke Kabupaten-Kabupaten yang defisit itu kemungkinan akan kita tambah armada atau flight atau penerbangannya.” Terangnya.

    Kendati capaian target pada 2022 ditambah, belum bisa memenuhi kebutuhan untuk provinsi Papua dan Papua Barat. Sehingga masih memerlukan pasokan tambahan dari luar yaitu, Sulawesi Selatan. “Paling banyak kebutuhannya ada di Wamena, menjadi daerah defisit, karena kebutuhan di Wamena itu luar biasa, dilihat dari data kami untuk  operasi pasar, kemudian ada penyaluran ASN, penyaluran TNI dan Polri.” imbuhnya.

    Pihaknya juga mengatakan akan meningkatkan pengadaan di tiga kabupaten terutama Merauke dikarenakan daderah tersebut merupakan sentral produksi terbesar di Papua dan Papua Barat. Hal ini agar daerah tersebut bisa membantu daerah-daerah lain yang mengalami defisit.

   Selain itu pihaknya juga akan meningkatkan penyerapan CSR di tahun 2022 di bidang sosial bekerjasama dengan pemerintah daerah. Pihaknya menegaskan, selama masa pandemic Bulog mendukung seluruh kegiatan menyangkut sosial.

    “Kalau dalam 2 bulan saya sampaikan bahwa CSR kita di Jayapura kemarin penyerapannya sangat kecil jadi Bulan November dan Bulan Desember itu saya kebut. Kedepannya saya rasa kita perlu menyandingkan program-program kita dengan DPRD maupun pemerintah daerah.” tandasnya. (cr – 265/tri)