Demokrat Minta Pemerintah Wujudkan Janji Tak Anti Kritik

JAYAPURA – Partai Demokrat ikut merespon dinamika terakhir yang muncul yang menyoroti pemerintah terkait unggahan dari BEM Universitas Indonesia yang menyebut soal King Of Lips Service. Unggahan tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo karena dianggap banyak janji yang tak ditepati. Partai Demokrat meminta untuk para pembantu presiden, baik di kabinet, kementerian, maupun pejabat-pejabat di instansi pemerintahan lainnya mendukung statement Presiden Joko Widodo bahwa beliau bukanlah king of lips service. 

 “Kami hanya mengingatkan seperti itu, saya pikir pemerintah terlebih pemerintah pusat jangan anti kritik, jangan hanya bicara bicara yang membuat nyaman namun tak memiliki komitmen,” kata Sekretaris Partai Demokrat Provinsi Papua, Boy Markus Dawir melalui ponselnya, Kamis (1/7). Jangan justru presiden terbuka dengan kritik namun pejabat di bawahnya alergi dan tak mau dikritisi. Boy mencontohkan ada banyak protes dan masukan yang disampaikan anggota DPR Papua dan MRP  terkait berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tak sepenuhnya memahami duduk persoalan di Papua. DPR Papua tidak diam dengan kebijakan demi kebijakan yang dirasa tak tepat dan protes akan terus disuarakan sehingga kementerian yang dituju harus bisa menerima dan menelaah apa yang disampaikan. 

 “Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kalau kritik itu boleh-boleh saja karena kita negara demokrasi jadi kami sendiri tetap pada posisi untuk mengawal pembangunan dan demokrasi dengan cara kami lewat lembaga,” imbuhnya. Boy menambahkan bahwa Partai Demokrat termasuk di Papua berharap pernyataan presiden bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi bisa dijadikan kenyataan di lapangan. Karenanya seharusnya tidak ada lagi berbagai bentuk intimidasi dan hukuman kepada adik-adik mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada pemerintah selama dilakukan dalam jalur. “Jangan pula kemudian beasiswa mahasiswa tersebut dicabut, biaya operasional organisasi kemahasiswaan ditahan, akun-akun pribadi diretas, serta  munculnya serangan masif di media social atau bahkan dibawa ke ranah hukum,” singgungnya.

 Disinilah lanjut Boy pentingnya para pembantu presiden, perangkat pemerintahan, serta para pendukung presiden dan para buzzer media sosial untuk membantu memastikan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi bisa terealisasi seperti harapan publik. “Presiden sendiri telah menyampaikan percuma pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan tetapi di bawah tidak berjalan. Kami pikir ini kode dari beliau terhadap bawahannya,” imbuh Boy. (ade/wen)