Pemprov Dorong Perbaikan Layanan Kesehatan

Upayakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Tepat Waktu

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua bersama kabupaten/kota komitmen untuk segera melunasi iuran BPJS Kesehatan karena keterlambatan dapat berujung pada pemotongan dana pusat. Hal ini disampaikan Pj Sekda Papua, Christian Sohilait, usai pertemuan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke Kantor Gubernur Papua, Jumat (28/11).

Christian mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Papua, sehari sebelumnya yang mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan, direktur rumah sakit, dan organisasi profesi kesehatan.

Ia menjelaskan, agenda pertemuan di lantai 4 itu secara khusus membahas relasi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan di Papua. “Ada tiga hal penting yang kami diskusikan, mekanisme pelayanan BPJS kepada rumah sakit, kendala BPJS dalam relasinya dengan rumah sakit, dan permasalahan terkait klaim,” kata Christian.

Ia juga memaparkan pasien yang terkendala status kepesertaanya dapat memberikan data dan informasi ke Dinas terkait sebelum dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Hal ini untuk dipastikan status kepesertaanya sehingga dapat di jaminkan di Fasilitas kesehatan.

Dalam pertemuan itu, Christian mengonfirmasi terkait penilaian yang dilakukan BPJS Kesehatan terhadap kelengkapan rumah sakit mulai dari tempat tidur hingga administrasi.

”Saya sudah tanya, bagaimana caranya pembiayaan dari BPJS Kesehatan disesuaikan lagi sesuai kelas RS, dan BPJS sudah menyampaikan persyaratannya. Sampai dengan saat ini, BPJS Kesehatan masih membayarkan klaim masing-masing rumah sakit sesuai tarif kelasnya.” kata Christian.

Christian menegaskan, salah satu isu utama hari ini adalah tunggakan iuran BPJS oleh beberapa kabupaten/kota. Menurutnya, BPJS akan segera mengirimkan surat resmi agar provinsi dapat meneruskan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk segera menganggarkan.