Alberth juga menyebut bahwa tiga provinsi yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat pencairan dana Otsus 1 persen masih ditahan. “Penahanan tersebut dikarenakan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan belum disampaikan ke pusat,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta Pemda dalam membuat perencanaan harus sesuai dengan kegunaan dana Otsus.
“Kita juga memantau penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Misalnya sekarang dengan adanya program Makanan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.
Ia menyampaikan jika tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua belum sesuai dengan yang direncanakan. “Tata kelola pemerintahan belum sesuai dengan perencanaan, jika rencana mau membangun sesuatu di masyarakat maka itu harus dikerjakan,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Koordinator Pos SAR Sarmi, Yohanis Muay, menjelaskan bahwa penghentian operasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan…
ETLE Drone ini mulai dioperasikan pada Januari 2026 oleh Subdirektorat Penindakan dan Penegakan Hukum (Subdit…
"Kami jelaskan, stok komoditas beras Bulog di seluruh tanah air. Jadi total stok beras Bulog…
Umar menjelaskan, dalam UU ITE yang baru dipertegas mengenai batasan substansial tentang jenis kebohongan digital…
Ironisnya, lonjakan kebocoran data justru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan…
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya belum memutuskan atau menyetujui kenaikan gaji…