Alberth juga menyebut bahwa tiga provinsi yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat pencairan dana Otsus 1 persen masih ditahan. “Penahanan tersebut dikarenakan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan belum disampaikan ke pusat,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta Pemda dalam membuat perencanaan harus sesuai dengan kegunaan dana Otsus.
“Kita juga memantau penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Misalnya sekarang dengan adanya program Makanan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.
Ia menyampaikan jika tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua belum sesuai dengan yang direncanakan. “Tata kelola pemerintahan belum sesuai dengan perencanaan, jika rencana mau membangun sesuatu di masyarakat maka itu harus dikerjakan,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kasus pembacokan yang terjadi di pertengahan Jalan Kampung Dagimon ini sempat menggegerkan warga Kota Kepi.…
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Jayapura menunjukkan…
Pemerintah Kabupaten Keerom berkomitmen untuk melakukan pembersihan internal terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti…
Aksi demo yang digalang oleh beberapa organisasi mahasiswa Papua Pegunungan untuk menolak militer non organik…
Polres Mimika memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 155,64 gram pada Senin, (27/4). Kristal…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC). Jhon Tabo, SE, M.B.A mengakui Musrenbang tingkat Provinsi Papua Pegunungan…