250 Anak Terlantar di Mimika, Tidak Adanya Rumah Singgah Jadi Kendala

Emelia menjelaskan, penerbitan SK Bupati menjadi langkah mendesak agar para kader dibekali tanda pengenal serta seragam khusus.

Kepastian legalitas ini diharapkan mampu mengikis kendala resistensi publik saat kader melakukan pemetaan di kawasan rawan.  Penilaian (assessment) ketat tetap diberlakukan agar penetapan status anak terlantar benar-benar valid dan tepat sasaran.

Masalah tak berhenti pada tahap pendataan. Pemerintah Kabupaten Mimika hingga kini belum memiliki sarana rumah singgah untuk menampung, membina, dan merawat anak-anak terlantar tersebut. Kebijakan penanganan jangka panjang pun bergantung pada pihak luar.

Saat ini Dinsos Mimika tengah menjajaki koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mengoperasikan Panti Rehabilitasi Emeneme—aset rehabilitasi yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Sebagai penanganan darurat, Dinsos Mimika baru sebatas menyalurkan bantuan sembako secara langsung kepada 250 anak terlantar dan 24 kader pendamping yang terlibat dalam kegiatan penjangkauan tersebut. (mww/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q