Categories: MIMIKA

Solidartas Peduli Jila Datangi DPRK Mimika, Minta Penarikan Militer

MIMIKA – Pengungsian di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kini semakin tidak terkendali pasca adanya aksi penyisiran anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada tanggal 10 Desember 2025 lalu.

Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat di sana yang harus rela meninggalkan rumah, kebun, ternak dan berbagai aktivitas sosial lainnya. Mereka harus rela menyambut hari lahir Yesus Kristus di tahun 2025 dengan rasa takut yang tak berujung.

Atas kondisi itu, aliansi masyarakat di Mimika yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Jila (SPJ) menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika untuk menuntut beberapa hal terkait situasi dan kondisi yang saat ini berlangsung di Distrik Jila.

Aksi dengan nama “Aksi Damai Untuk Kemanusiaan” yang didedikasikan untuk masyarakat Distrik Jila itu, diawali dengan long march dari bundaran Timika Indah di Jalan Budi Utomo pada pukul 08.30 WIT menuju ke Jalan Cenderawasih dan berakhir di Kantor DPRK untuk memulai aksi.

Pantauan media ini, sekitar pukul 10.46 WIT massa pun tiba di halaman depan gedung kantor DPRK Mimika dan langsung diterima oleh Ketua Komisi II DPRK Mimika Dolfin Beanal beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, para orator meneriakkan seruan penarikan militer dari Distrik Jila, baik pasukan organik maupun non-organik.

“TNI Polri segera tarik militer yang ada di atas di Distrik Jila, segera! Kami ingin rayakan Natal dengan situasi yang aman, damai, tentram,” teriak seorang orator. “Kami bukan musuh negara, kami warga negara, kami tidak ingin hidup ketakutan di atas tanah sendiri,” sambungnya.

Massa aksi juga mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Mimika tidak menutup mata terkait dengan persoalan ini sementara ini terjadi di Distrik Jila. Mereka menyebutkan bahwa Jila yang sebelumnya aman dan kondusif berubah menjadi wilayah yang mencekam setelah adanya peristiwa 10 Desember 2025 lalu.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Ada 4 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim

​Ketua Koordinator Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Papua, Dr. Methodius Kossay, S.H., M.Hum., CT., CMP,…

22 minutes ago

Angka Kemiskinan Naik 12,03 Persen, Bapperida Dorong Penguatan Data

- Angka kemiskinan di Kota Jayapura mengalami peningkatan menjadi 12,03 persen pada 2025. Kondisi tersebut…

51 minutes ago

Disorot DPRP, Gubernur Diminta Jelaskan Sisa Dana Cadangan

–DPR Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua memastikan pengelolaan Dana Cadangan senilai Rp134,02 miliar dilakukan secara…

1 hour ago

Salah Gunakan Izin Tinggal, Dua Warga Cina Dideportasi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura mengungkap dugaan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan dua warga…

2 hours ago

​Bukti Medis Diklaim Luka Tembak Peluru Karet

BEM menunjukkan dokumen rekam medis RSUD Abepura tanggal 15 Agustus 2026 dimana dalam dokumen pemeriksaan…

2 hours ago

Proyek Dinarasikan Seolah-olah Hanya Bawa Narasi Positif Tanpa Dampak Negatif

   Proyek pembangunan jalan yang difungsikan sebagai prasarana ketahanan pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua…

3 hours ago