Belanja Pegawai Pemkab Mimika Nyaris Rp 3 Triliun

MIMIKA – Setelah sebelumnya mantan Penjabat (Pj) Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito menyoroti kondisi kepegawaian di Pemkab Mimika sebagai yang paling tidak sehat di Indonesia, kini Bupati Mimika yang baru, Johannes Rettob pun ikut menyoroti hal yang sama.

Sorotan ini tidak terlepas dari pembengkakan belanja pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika yang sangat membebani keuangan daerah.

Johannes pun menegaskan akan segera melakukan evaluasi terhadap anggaran belanja pegawai yang membebani keuangan daerah.

Bupati mengatakan, dirinya bersama Wakil Bupati berkomitmen memperbaiki struktur anggaran agar tidak habis hanya untuk membayar pegawai.

“Ini yang kami mau perbaiki, restrukturisasi anggaran. Seperti yang tadi disampaikan Pak Sekda, jangan sampai uang hanya habis untuk bayar pegawai negeri, belanja pegawai. Masyarakat ada banyak, jadi nanti kita akan periksa,” kata Johannes, Selasa (15/4) kemarin.

Johannes mengungkapkan, meski Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah lebih dulu tersedia saat dirinya dan wakil bupati mulai menjabat, mereka akan tetap melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah seluruh rencana anggaran tersebut tetap dilanjutkan atau perlu diperbaiki.

“DPA ini kita akan evaluasi sama-sama. Apakah kita lanjut terus atau ada beberapa hal yang harus diperbaiki di (anggaran) perubahan nanti,” ungkapnya.

Bupati menekankan bahwa perubahan anggaran mendatang akan difokuskan pada rasionalisasi kegiatan, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Lanjutnya, banyak proyek pembangunan yang menghabiskan dana besar namun belum masuk kategori prioritas.

Ia juga menegaskan pendekatan pembangunan yang akan dilakukan selama masa kepemimpinannya, yaitu membangun dari kampung ke kota.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, mengamini bahwa beban belanja pegawai di Mimika menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani.

“Kita punya beban belanja kepegawaian ini cukup besar, Rp 2 triliun lebih hampir Rp 3 triliun, sehingga itu menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah,” pungkas Petrus. (mww/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos