

Suasana pertemuan antara Pemkab Mimika bersama dengan Forkopimda dan Ormas di Aula Kantor BPKAD Kabupaten Mimika, Rabu (12/2) kemarin. (Foto: Cenderawasih Pos/Moh. Wahyu Welerubun).
MIMIKA – Pemkab Mimika menggelar pertemuan dadakan Forkopimda dengan perwakilan Ormas di Kantor BPKAD Mimika Rabu (12/2) kemarin.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika ini pun dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika dalam rangka menyikapi situasi keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat menjelang sidang putusan sengketa Pilkada Mimika oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte mengatakan bahwa 2024 merupakan tahun politik yang telah dilalui bersama dimana seluruh pelaksanaan telah berjalan aman dan lancar.
Keberhasilan Pemilu merupakan indikator terciptanya keamanan hasil kerja sama pemerintah TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat.
“Saat ini sedang berlangsung sidang di MK, proses demokrasi memberi ruang bagi pihak yang tidak puas dengan hasil Pilkada. MK mengadili. Begitu proses saat ini dapat kita hormati bersama, hasil dari itu merupakan yang terbaik dan dapat diterima masyarakat Mimika,” kata Petrus
Meski situasi Kabupaten Mimika sejauh ini masih terpantau aman-aman saja namun menurut petrus dapat berubah kapanpun ketika terjadi hal-hal yang dapat mengarah langsung kepada gesekan antar masing-masing pendukung Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati.
Page: 1 2
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…