Categories: MIMIKA

DPRD Beri Catatan Kepada Pemkab Mimika

Keempat, Fraksi Gerindra menyoroti besarnya APBD yang belum membuat masyarakat lebih sejahtera. Oleh karena itu perlu ditekankan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kelima, Fraksi PKB juga menyoroti 700 rekomendasi BPK yang tidak diberikan kepada DPRD Kabupaten Mimika, yang membuat mereka tidak bisa menilai pemerintah dengan baik. Oleh karena itu Fraksi PKB mendorong agar rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti.

Keenam, Fraksi Perindo mengapresiasi Pemda Mimika yang telah bekerja keras untuk meningkatkan kemajuan daerah.

Ketujuh, Fraksi Demokrat juga menerima dan menyetujui LKPJ dan PP-APBD Mimika tahun anggaran 2023 dengan sejumlah catatan.

Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Anton Bukaleng menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Mimika yang telah menyampaikan pertangung jawaban penyelenggaran pemerintahan dan realisasi anggaran 2023 sehingga memberikan gambaran terhadap realisasi pelaksanan program kerja dan pencapaian pembangunan dalam kurun waktu satu tahun.

“Adapun catatan yang disampaikan setiap fraksi selama, ketua DPRD berharap menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Mimika,” tegas Anton.

Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan apa yang menjadi catatan oleh fraksi- fraksi akan ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Mimika.

Menurutnya, catatan yang diberikan merupakan wujud nyata DPRD sebagai mitra pemerintah yang dipercayakan masyarakat untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Mimika. (mww)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi KebiasaanDorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

1 day ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

1 day ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

1 day ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

1 day ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

1 day ago

BPKAD dan Bapperida Harus Evaluasi Ketat Serapan APBD 2026

Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan…

1 day ago