Kawasan Hutan Kota Akan Dijadikan Permukiman Baru

SENTANI- Setelah melalui pertemuan yang alot antara masyarakat pemilik ulayat dan pemerintah daerah kabupaten Jayapura mengenai penentuan lokasi yang akan digunakan untuk dijadikan sebagai tempat relokasi bagi puluhan masyarakat Kampung Kemiri  korban bencana banjir bandang beberapa waktu lalu akhirnya pemerintah  daerah kabupaten Jayapura dan masyarakat telah sepakat  untuk menggunakan  lokasi taman hutan kota yang berada tepat di samping Kampung Kemiri  dijadikan sebagai  kawasan pemukiman yang bagi puluhan warga korban bencana banjir bandang Kampung Kemiri.
“Kita sudah sepakat untuk menjadikan kawasan ini sebagai tempat relokasi bagi  masyarakat korban bencana yang berasal dari kampung Kemiri,” kata Bupati Jayapura Mathius Awoitauw kepada wartawan usai memimpin rapat tersebut di kawasan hutan kota,Sabtu (25/5).
 Ia mengatakan,  dalam pertemuan itu baik pemerintah maupun masyarakat adat tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ganti rugi lahan tersebut. Akan tetapi fokus pembicaraan yang dibicarakan  hanya seputar rencana relokasi dan titik tempat yang akan dipakai untuk pembangunan rumah pagi puluhan warga korban bencana itu. Setidaknya dari lokasi itu akan digunakan sekitar 7 hektar bahkan 8 hektar untuk dibangun Perumahan bagi para korban bencana alam banjir bandang yang berasal dari Kampung Kemiri distrik Sentani Kabupaten Jayapura itu.
“Kita berterima kasih kepada masyarakat sudah sepakat. Perlu diketahui lahan Ini juga masih bersengketa  antara masyarakat adat dan pemerintah. Kita tidak menyinggung itu, proses hukum silakan berjalan, tetapi relokasi juga harus segera di lakukan.  Apapun keputusannya di dalam proses hukum itu nanti, itu yang akan dipakai” ungkap bupati Mathius.
Dia mengatakan pasca keputusan itu tim yang sudah ditugaskan langsung bekerja, mengurus semua hal yang berkaitan dengan relokasi itu.  Termasuk pihak Budha Suci yang akan memberikan bantuan Perumahan kepada warga korban bencana banjir bandang itu. Hal-hal yang dikerjakan di awal seperti pemetaan dan  jumlah yang dibutuhkan,  dan administrasi sekaligus hal teknis juga semua akan diatur.
“Jumlah KK tidak sampai ratusan,  berarti jumlah rumah yang akan dibangun juga disesuaikan dengan banyaknya korban yang tentunya sesuai dengan data yang ada,” pungkasnya.,(roy)