

ASN di Kabupaten Jayapura saat mengikuti apel wajib setiap Senin di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura, Senin,(21/9). ( FOTO: Robert Mboik Cepos)
SENTANI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura belum mengumumkan secara pasti kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur pengangkatan khusus.
“Kita belum ada kuota secara khusus yang akan direkrut melalui jalur khusus tersebut,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi, ketika dikonfirmasi media ini di Kantor Bupati Jayapura, Senin (21/9).
Dia mengatakan, saat ini Pemkab Jayapura bersama asosiasi honorer di atas 10 tahun Kabupaten Jayapura sedang mengumpulkan data-data honorer yang ada di Kabupaten Jayapura. Sejauh ini, dari data sementara yang sudah terkumpul, ada 1000 lebih tenaga honorer maupun tenaga kontrak di Kabupaten Jayapura. Meski begitu, menurut Hana, penerimaan CPNS melalui formasi jalur khusus ini akan memprioritaskan para tenaga honorer maupun tenaga kontrak yang sudah mengabdi dalam kurun waktu yang lama di Kabupaten Jayapura.
“Tentu akan diprioritaskan mana yang sudah lama dan mana yang belum, tapi sejauh ini kita mendata secara keseluruhan tenaga honorer maupun tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Jayapura,” bebernya.
Sebelumnya, sejumlah tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Jayapura mempertanyakan jumlah atau kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Jayapura yang akan diangkat melalui jalur khusus itu.
“Kami juga akan kawal, jangan sampai ada yang main-main. Kami sudah lama sekali pegang SK kontrak bahkan sudah 10 tahun lebih, tapi sampai saat ini kami masih ada disini dengan status yang tidak jelas, kami hanya meminta kepada pemerintah supaya memprioritaskan kami yang sudah lama,”ungkap salah satu tenaga kontrak yang tidak mau disebutkan namanya ketika dikonfirmasi media ini, Senin (21/9). (roy/tho)
Selain menetapkan tersangka, aparat kepolisian juga masih merangkum sejumlah laporan polisi yang masuk pasca insiden…
Peristiwa ini langsung memicu sorotan tajam lantaran terjadi di lingkungan tempat ibadah, sebuah ruang aman…
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menegaskan gereja dan masyarakat sipil tidak boleh menjadi sasaran dalam…
Namun bagi jemaat GKI Pengharapan, persoalan itu jauh lebih dalam daripada sekadar soal tanah dan…
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Budi P. Yokhu, memimpin langsung sidak penertiban…
Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyatakan bahwa ketertutupan informasi ini menabrak aturan. Merujuk pada…