BPMP: 789 Sekolah Siap Terapkan Kurikulum Merdeka Belajar

SENTANI- Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua menyelenggarakan sosialisasi dan rapat koordinasi kesiapan sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar,  tahun ajaran 2022-2023 di Sentani,  Kabupaten Jayapura,  Selasa (19/7)  kemarin.

Kepala BPMP Papua, Adrian Howai mengatakan, di Papua ada 789 sekolah yang sudah terdaftar dan siap menerapkan kurikulum baru itu di tahun pelajaran 2022/2023.

“Implementasi kurikulum merdeka ini diharapkan  semua sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan SMK menerapkan kurikulum Merdeka, “kata Adrian Howai  kepada wartawan di Sentani, Selasa (19/7).

Pemerintah berharap, sekolah-sekolah menyesuaikan.  Artinya bahwa kurikulum ini tidak dipaksakan. Karena itu sekolah di Papua  sebanyak 789 sekolah yang mendaftar dan  diharapkan tahun ajaran baru  2022/2023 melaksanakan kurikulum itu.

“Kami sebagai instansi  perpanjangan tangan dari Ristek di provinsi ataupun di daerah wajib memastikan kesiapan sekolah,”ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya perlu  melakukan pendampingan. Seperti yang dilakukan pihaknya, dengan mengundang kepala bidang, kepala seksi kurikulum dan pengawas untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, sehingga ketika mereka kembali ke sekolah di daerah masing-masing, berdasarkan daftar sekolah yang sudah mendaftar, mereka harus memastikan kira-kira kesiapan sekolah seperti apa.

“Diharapkan  Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota punya tanggung jawab untuk sosialisasikan, karena  kurikulum ini beda dengan yang sebelumnya, “tandasnya.

Dia menambahkan, penerapan kurikulum baru ini sifatnya fleksibel, karena itu  kurikulum 2013 itu tetap jalan, namun sekolah yang bersangkutan perlu menyesuaikan dengan pola-pola pembelajaran terbaru. Kemudian opsi mandiri berbagi itu yang betul-betul guru harus inovasi. Jadi bukan kurikulum 2013 lagi, tapi murni kurikulum merdeka dan ada inovasi pembelajaran paradigma baru. Itu yang saat ini mulai ditetapkan melalui program sekolah penggerak. Apalagi di Papua saat ini ada sejumlah sekolah yang masuk program sekolah penggerak. Guru penggerak juga sudah diimplememtasikan di sekolah yang masuk dalam program itu. (roy/ary)