

Pertemuan penyusunan LPPD Tahun 2024 dan LKPJ Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Jayapura, di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Kamis (6/2). (foto:Kominfo for Cepos)
SENTANI – Setda Kabupaten Jayapura menggelar pertemuan membahas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Pertemuan itu bagian dari menindaklanjuti arahan Pj Bupati Jayapura saat apel pagi.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Kamis (6/2), diikuti semua perangkat daerah. Selain membahas LPPDP, mereka juga membahas dan menyusung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024.
Asisten I Bidan Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura, Elpina Situmorang, mengatakan pertemuan tersebut untuk melihat progres pelaporan LPPD Tahun 2024 dan jawaban terhadap LKPJ 2024 yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
“Laporan ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana proses-proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jayapura, sehingga diperlukan keseriusan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan datanya,” kata Elpina, dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (6/2).
Dikatakan, data itu tersampaikan dengan bubuhan cap basah dan ditandatangani kepala perangkat daerah. Selanjutnya data tersebut bisa diupload atau di isi oleh bagian pemerintahan yang menangani data-data itu kedalam aplikasi.
“Sehingga pada 30 Maret mendatang, data-data itu sudah bisa terdata untuk kita serahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Jayapura, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat serta ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri),” ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Kabag Pemerintahan ini menambahkan, LPPD daerah itu dinilai setiap tahunnya. Sehingga dengan adanya penyampaian LPPD Tahun 2024 dan LKPJ Tahun 2024 yang saat disusun, mampu memberikan nilai sesuai yang diharapkan.
“Dengan data-data yang akurat dan adanya penambahan-penambahan program kegiatan dari masing-masing perangkat daerah yang disampaikan secara tertulis, itu bisa menambah nilai untuk pelaporan-pelaporan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jayapura,” pungkasnya. (ana/fia).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Aktivitas kantor di Sekretariat DPR Papua, Jumat (25/9) mendadak tegang. Ini lantaran sejumlah penyidik kejaksaan…
Kedatangan para tokoh adat dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Karlos…
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…