Categories: SENTANI

Jalan Masuk Venue Cricket Dipalang

Sejumlah masyarakat pemilik ulayat atas tanah pembangunan venue Cricket yang terletak di belakang Kompi D ketika memalang jalan masuk ke dalam venue,  Kamis (7/1). ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

Tuntut Pemerintah Selesaikan Sisa Tuntutan Ganti Rugi 

SENTANI-Sejumlah warga dari Suku Manuri memalang jalan masuk Venue Cricket yang terletak di Kampung Bambar, Distrik Waibu. Pemalangan itu sudah dilakukan sejak Jumat, (1/1).

“Kami palang karena sampai saat ini, sisa ganti rugi tanah kami belum dilunasi,”kata perwakilan masyarakat dari Suku Manuri, Frederik Manuri ketika ditemui media ini di Kampung bambar, Kamis, (7/1).

Frederik menjelaskan, aksi pemalangan itu sudah dilakukan 2 kali. Hal itu dilakukan karena pemerintah belum melakukan pembayaran terhadap sisa tuntutan ganti rugi dari masyarakat tersebut.

“Sekarang pemerintah tidak menjawab dan kami palang,”tegasnya.

Pihaknya berharap, pemerintah tidak menutup mata dengan kewajiban yang belum terpenuhi terkait pembayaran tuntutan ganti rugi itu. 

“Mereka janji 5 Januari, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujarnya.

Dia enggan menyebutkan berapa jumlah sisa tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pemerintah. 

Dia menegaskan, kewajiban yang belum dituntaskan oleh pemerintah itu sudah diketahui oleh pemerintah sendiri sehingga tinggal menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut.

“Mereka sudah janji, tapi tidak tahu kapan mereka tepati janji itu,” tandasnya.

Pihaknya tidak akan melepas atau membuka palang itu sebelum pemerintah memberikan kejelasan untuk menyelesaikan pembayaran tuntutan tersebut. “Kalau pemerintah tidak tepati janjinya berarti kita bisa batalkan penyelenggaraan PON yang dilaksanakan di sini. Pemerintah harus menyelesaikan tanggungjawabnya terhadap hak ulayat dari masyarakat itu,”ungkapnya.

Mengenai persoalan itu, pihaknya sudah mendatangi pemerintah baik di tingkat provinsi maupun daerah. “Kami sudah pernah ke provinsi dan dari provinsi mengatakan bahwa mereka hanya sebagai pelaksana, uangnya kabupaten yang bayar. Kemudian kami datang ke bupati dua kali, tapi tidak ada jawaban dan kami ketemu pertanahan. Tapi dari pertanahan bilang uangnya ada di provinsi,”pungkasnya. (roy/tho)

newsportal

Recent Posts

Suara Perempuan Papua Diduga Ada 107 Ribu Warga Mengungsi

Jelasnya praktik kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, serta diskriminasi struktural maupun kultural dialami perempuan Papua…

2 days ago

Pembangunan Terminal Khusus Masih Dalam Tahap Pembahasan

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Papua Selatan, Paino ditemui media ini disela-sela pembahasan…

2 days ago

Siap Sambut Rencana Investasi Rp 100 Triliun

Petrus Assem menjelaskan, penanaman tebu di Merauke tersebut untuk industry gula dengan produk turunannya bioethanol…

2 days ago

Pengukuhan Lembaga Adat Belum Dilakukan

Di tengah desakan kelompok warga yang menuntut pengukuhan lembaga adat, Bupati Mimika Johannes Rettob memilih…

2 days ago

Disinyalir Terjadi Pelanggaran HAM Berat

al ini disampaikan langsung Direktur Eksekutif ALDP, Latifah Anum Siregar kepada Cenderawasih Pos melalui keterangan…

2 days ago

Bulog Salurkan Bantuan Pangan untuk 27 Ribu Warga

Perum Bulog Kantor Cabang (KC) Timika mulai mematangkan persiapan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan…

2 days ago