Categories: SENTANI

Jalan Masuk Venue Cricket Dipalang

Sejumlah masyarakat pemilik ulayat atas tanah pembangunan venue Cricket yang terletak di belakang Kompi D ketika memalang jalan masuk ke dalam venue,  Kamis (7/1). ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

Tuntut Pemerintah Selesaikan Sisa Tuntutan Ganti Rugi 

SENTANI-Sejumlah warga dari Suku Manuri memalang jalan masuk Venue Cricket yang terletak di Kampung Bambar, Distrik Waibu. Pemalangan itu sudah dilakukan sejak Jumat, (1/1).

“Kami palang karena sampai saat ini, sisa ganti rugi tanah kami belum dilunasi,”kata perwakilan masyarakat dari Suku Manuri, Frederik Manuri ketika ditemui media ini di Kampung bambar, Kamis, (7/1).

Frederik menjelaskan, aksi pemalangan itu sudah dilakukan 2 kali. Hal itu dilakukan karena pemerintah belum melakukan pembayaran terhadap sisa tuntutan ganti rugi dari masyarakat tersebut.

“Sekarang pemerintah tidak menjawab dan kami palang,”tegasnya.

Pihaknya berharap, pemerintah tidak menutup mata dengan kewajiban yang belum terpenuhi terkait pembayaran tuntutan ganti rugi itu. 

“Mereka janji 5 Januari, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujarnya.

Dia enggan menyebutkan berapa jumlah sisa tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pemerintah. 

Dia menegaskan, kewajiban yang belum dituntaskan oleh pemerintah itu sudah diketahui oleh pemerintah sendiri sehingga tinggal menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut.

“Mereka sudah janji, tapi tidak tahu kapan mereka tepati janji itu,” tandasnya.

Pihaknya tidak akan melepas atau membuka palang itu sebelum pemerintah memberikan kejelasan untuk menyelesaikan pembayaran tuntutan tersebut. “Kalau pemerintah tidak tepati janjinya berarti kita bisa batalkan penyelenggaraan PON yang dilaksanakan di sini. Pemerintah harus menyelesaikan tanggungjawabnya terhadap hak ulayat dari masyarakat itu,”ungkapnya.

Mengenai persoalan itu, pihaknya sudah mendatangi pemerintah baik di tingkat provinsi maupun daerah. “Kami sudah pernah ke provinsi dan dari provinsi mengatakan bahwa mereka hanya sebagai pelaksana, uangnya kabupaten yang bayar. Kemudian kami datang ke bupati dua kali, tapi tidak ada jawaban dan kami ketemu pertanahan. Tapi dari pertanahan bilang uangnya ada di provinsi,”pungkasnya. (roy/tho)

newsportal

Recent Posts

Partisipasi Meningkat, Jadi Sarana Promosi dan Penguatan Kapasitas Pelaku UMKM Sagu

Partisipasi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Festival Sagu yang diselenggarakan oleh Kementerian…

30 minutes ago

Akses Banti-Kimbeli Terputus Akibat Longsor

Cuaca ekstrem di dataran Kabupaten Mimika, Papua Tengah memicu tanah longsor yang memutus akses vital…

1 hour ago

Aparat Antisipasi Aksi 1 Mei

Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan situasi keamanan…

2 hours ago

Ketua Komisi II DPRP Buka Suara Terkait Pengungkapan Kasus BBM Subsidi

Kertua Komisi II DPR Provinsi Papua Selatan Yulians Charles Gomar memberikan tanggapan terkait dengan persoalan…

2 hours ago

Siapa Lebih Kuat, Garudayaksa Atau Adhyaksa?

Nah, di grup barat saat ini Garudayaksa memimpin klasemen dengan 49 poin, sementara Adhyaksa menguntit…

3 hours ago

SMKN 3 Merauke Larang Siswanya Bawa HP ke Sekolah

Larangan membawa HP ke sekolah tersebut, lanjut dia, karena anak-anak tidak akan fokus belajar terlebih…

3 hours ago