Warga Kemiri Palang Jalan Utama

Minta Presiden Jokowi Tinjau Langsung Lokasi Banjir

SENTANI-Ratusan warga Kemiri palang jalan utama Kemiri di sela-sela kunjungan presiden Jokowi ke lokasi penampungan para pengungsi banjir bandang di GOR Toware, Senin (1/4).

Warga menuntut agar Presiden Joko Widodo singgah dan melihat langsung lokasi terdampak banjir bandang di pemukiman Kampung Kemiri.

“Kami minta supaya bapak presiden segera lihat kami, harus tinjau langsung ke lokasi terdampak,” kata  Efi, salah satu tokoh perempuan Kemiri yang juga sebagai pendeta  kepada wartawan di Kampung Kemiri Sentani, Selasa (1/4).

Menurutnya, tuntutan itu dilakukan warga guna meminta pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi segera membangun kembali rumah dan sejumlah fasilitas umum milik masyarakat yang rusak.

Dari pantauan koran ini, aksi ini dilaksanakan di sekitar jalan utama Kemiri, Kampung Kemiri Sentani atau depan kompleks TNI AU. Dalam aksi itu, sejumlah warga membawa pamflet berisi tulisan minta presiden Jokowi segera perbaiki infrastruktur rumah dan jalan yang terkena dampak banjir. 

Selain orang  dewasa, anak-anak juga dilibatkan dalam aksi itu. Aksi ini berhasil diredam setelah Menteri PUPR RI, Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D,  yang didampingi kepala Balai Jalan Provinsi Papua dan beberapa instansi lainnya menemui langsung warga di lokasi bencana.

Dalam pertemuan singkat itu, Mochamad Basoeki  menjelaskan  pihaknya akan melaksanakan pekerjaan setelah ada petunjuk dari Presiden Jokowi.

Dikatakan, Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Apakah dibangunkan baru ataukah rehabilitasi sesuai dengan  kebutuhannya, yang utama adalah mengembalikan kawasan ini kalau bisa,” katanya di hadapan warga Kampung Kemiri

Selain itu, Kementerian PUPR juga akan melakukan normalisasi sungai Kemiri, dengan  dibuatkan bangunan Sabudam yang berfungsi mengalirkan air tapi menahankan material yang dibawa banjir. Kemudian pihaknya juga akan membangun tanggul-tanggul dan dilebarkan.  

Kata dia, untuk persiapan penanganannya itu membutuhkan waktu satu hingga dua bulan ke depan karena harus dimulai dengan desain tata ruangnya. 

Lanjut dia, BNPB juga  akan menyelesaikan pekerjaan  yang berkaitan dengan ekosistemnnya. Sebab pihaknya yakin, peristiwa  ini tidak mungkin terjadi jika ekosistemnya tidak terganggu.

“Untuk perbaikan ekosistem di bawah koordinasi BNPB dan LHK,” terangnya.(roy/tho)