

Pembangunan jalur-jalur evakuasi di sejumlah wilayah pesisir, terutama di Distrik Pantai Timur dan Sarmi Kota.
SARMI-Pekerjaan ruas jalan menuju Kantor Bupati Sarmi yang telah dicanangkan sejak Juni lalu, hingga kini belum menunjukkan progres signifikan. Proyek tersebut masih terkendala sejumlah persoalan teknis di lapangan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sarmi, Cundrat Kreeuw, menjelaskan bahwa hambatan terjadi pada pelaksanaan pekerjaan di ruas jalan Nedam–Kasukwe dan Kasukwe–Petam itu karena masalah teknis.
“Awalnya, proses sempat terhambat karena persoalan material, khususnya karang untuk penimbunan. Perizinan karang saat itu masih dalam proses. Setelah perizinan rampung, kini kami menghadapi kendala baru di Jembatan Tingwam, Kampung Waskei,” ujarnya, Selasa (16/7).
Jembatan Tingwam yang masih terbuat dari kayu menjadi penghalang utama distribusi material dan alat berat ke lokasi pekerjaan. Sementara, pengerjaan jalan menuju Kantor Bupati membutuhkan kendaraan bertonase besar untuk mempercepat progres.
“Jembatan ini harus diperkuat atau diperbaiki terlebih dahulu agar bisa dilalui kendaraan besar. Ini menjadi fokus kami saat ini agar proses pekerjaan bisa segera dilanjutkan,” tambahnya.
Pekerjaan ini dibiayai melalui dana tambahan infrastruktur Otonomi Khusus (Otsus) dan dilanjutkan dengan dana Otsus Blok Grant. Pemkab Sarmi berharap, setelah persoalan teknis ini teratasi, pekerjaan jalan menuju Kantor Bupati bisa kembali berjalan lancar sesuai target penyelesaian.(roy).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…