

Sekda Sarmi, Eduward Dimomonmau (foto:Mboik Cepos)
SARMI-Keberadaan perusahaan tambang pasir besi di Kabupaten Sarmi kembali menjadi perhatian publik. Sekretaris Daerah (Sekda) Sarmi, Eduward Dimomonmau, angkat bicara dan memberikan klarifikasi soal keberadaan perusahaan tersebut yang dinilai sudah cukup lama beroperasi.
Saat ditemui Cenderawasih Pos usai kegiatan di Sarmi, Selasa (8/7), Eduward, menjelaskan bahwa perusahaan tambang pasir besi tersebut bukanlah baru hadir pada masa pemerintahan Bupati Sarmi yang saat ini menjabat.
“Sesungguhnya, perusahaan tambang ini bukan hadir pada periode kepemimpinan bupati yang sekarang. Tapi dia sudah hadir sejak tahun 1997. Artinya, proses ini sudah berlangsung cukup lama dan pemerintah hari ini mengawal proses tersebut agar ada keberpihakan kepada rakyat,” jelasnya.
Menurut Eduward, evaluasi terhadap kehadiran perusahaan ini sangat penting, terutama terkait asas kebermanfaatan bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitar. Pemerintah daerah, kata dia, tidak bisa tinggal diam melihat potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Sarmi.
“Kita ketahui bahwa Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sudah datang langsung ke Sarmi beberapa waktu lalu. Ini menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah pusat terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah ini,” ungkap Sekda.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut potensi tambang di wilayah Sarmi.
“Apakah pemerintah daerah akan berdiam diri? Tentu tidak mungkin. Maka dari itu, pemerintah daerah harus hadir untuk melihat dari berbagai sisi dan melibatkan masyarakat adat serta seluruh komponen yang ada demi kemajuan Kabupaten Sarmi ke depan,” pungkasnya.(roy).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…