Categories: PEGUNUNGAN

Rakor PUPR Ditutup, Ada Enam Hal yang jadi Prioritas

WAMENA – Dinas PUPR Papua Pegunungan memastikan usai melakukan rapat koordinasi selama 2 hari dengan 8 kabupaten ada 6 hal yang perlu untuk menjadi perhatian dalam menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyusun arah kebijakan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat.

Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Pangabean, ST, M.Sc menyatakan 5 hal yang perlu dilakukan usai pelaksanaan rakor ini adalah pertama pentingnya menyamakan persepsi antar dinas BPR di tingkat provinsi dan kabupaten dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat yang sesuai dengan karakteristik wilayah Papua pegunungan

“Kedua pentingnya penguatan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor agar program pembangunan infrastruktur baik jalan jembatan air bersih sanitasi dan perumahan dapat selaras berjalan efektif dan efisien,” ungkapnya usai penutupan rakor selasa (24/6) di hotel baliem pilamo Wamena

Langkah Ketiga Lanjut Pangabean, pentingnya menyamakan persepsi antar dinas BPR di tingkat provinsi dan kabupaten dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat yang sesuai dengan karakteristik wilayah Papua pegunungan.

Menurutnya untuk langkah ke empat pentingnya merumuskan strategi bersama dalam penyusunan rencana kerja jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan tantangan wilayah geografis di provinsi Papua Pegunungan.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…

19 minutes ago

KWI Soroti Luka Sosial Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…

1 hour ago

Aktivitas Pelayanan Dipindahkan Ke Kantor Kelurahan Hinekombhe

Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…

2 hours ago

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

1 day ago

Dua Warga Australia Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…

1 day ago

Komnas HAM: Ada Pembiaran di Tambang Ilegal

Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…

1 day ago