Categories: PEGUNUNGAN

DPRK Jayawijaya Minta Pemerintah Telusuri Masalah Honorer KII

Lucky Wuka: Daerah Lain Sudah Terima SK, Mengapa di Jayawijaya Belum?

WAMENA  Meskipun nama -nama telah diumumkan tahun lalu namun hingga saat ini nasib honorer Kategori II Pemkab Jayawijaya belum jelas, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya memita pemerintah daerah untuk menelusuri permasalahan yang dihadapi saat ini hingga menimbulkan keterlambatan.

Ketua Sementara DPRK Jayawijaya Lucky Wuka menyatakan untuk permasalahan terkait Honorer Kategori II (K II) di lingkungan Pemkab Jayawijaya, mungkin pemerintah perlu melakukan penelusuran untuk mengetahui permasalahannya ada dimana terlebih dulu.

“Kita harap pemerintah bisa menelusuri yang sebenarnya permasalahan KII Jayawijaya ada di mana, Apakah di BKD Jayawijaya, BKN Jayapura atau di kementrian sehingga ada kejelasan terkait dengan nasib mereka yang sudah mengapdi di pemerintahan,” ungkapnya di Wamena Senin (21/4)

Menurutnya, masalah ini perlu untuk seepatnya diselesaikan agar tak menuai protes para hinorer KII yang sudah mengabdikan diri di pemerintah, disamping itu ia juga mendengar apabila honorer KII di daerah kabupaten pemekaran seperti di Nduga sudah menerima SK.

“KII di tempat lain sudah menerima SK, mengapa Jayawijaya lambat, ini yang harus di telusuri lagi masalahnya ada dimana, apakah pemerintah pusat yang pending sementara atau seperti apa, karena kita juga tidak tahu,”kata Lucky Wuka.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

8 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

9 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

10 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

11 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

12 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

13 hours ago