

Tampak proses seminar bertajuk Waropen Rumah Kita yang berlangsung di salah satu gedung di Kota Jayapura, Jumat (19/1).
Seminar Waropen Rumah Kita Dihadiri 100 Orang Waropen di Jayapura
JAYAPURA – Menginisiasi berbagai dialetik komunikasi tentang persoalan pembagunan di Kabupaten Waropen, sehingga Lembaga Masyarakat Adat Waropen di Port Numbai, membentuk panitia seminar dan menyelengarakan seminar bertema “Waropen Rumah Kita”.
Seminar yang berlangsung di Kota Jayapura pada 19 – 20 Januari itu menghadirkan berbagai narasumber yang membahas tentang pembangunan, potensi daerah, peraturan hukum adat, keuangan daerah dan penyelengaraan pemerintahan yang baik serta kepemimpinan yang berkarakter Woropen.
Frits Ramandey, selaku Ketua Panitia pelaksana menyebutkan bahwa seminar bertujuan untuk menggali, merumuskan dan rekomendasi yang dimungkinkan untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen 5 tahun kedepan oleh pemerintah saat ini dan pemerintah yang akan datang.
“Seminar waropen rumah kita di hadiri 100 orang Waropen di Jayapura, juga diikuti secara streaming oleh masyarakat di Waropen juga orang Waropen di daerah lain,” ungkap Frits Ramandei dalam rilisnya, Jumat (19/1).
Dia berharap dari seminar yang berlangsung selama dua hari ini akan menghasilkan rumusan-rumusan jitu dalam kemajuan pembangunan di Negeri Seribu Bakau, Kabupaten Waropen. (eri).
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…