Categories: PEGUNUNGAN

Wamendagri Ingatkan PJ Gubernur Tiga Tugas Besar Yang Harus Diselesaikan

WAMENA – Wamendagri John Wempi Wetipo,, SH , MH memperingatkan  PJ Gubernur Papua pegunungan terkait beberapa hal yang belum terselesaikan dan juga menjadi perhatian pemerintah pusat seperti Pembentukan MRP, penentuan Lokasi Pembangunan Kantor Gubernur beserta titik Koordinat dan NPHD.

Sebab saat ini kementrian dalam negeri belum menerima laporan dari Pemerintah Provinsi Papua pegunungan terkait dengan data pengusulan Majelis Rakyat Papua Pegunungan yang prosenya telah dilakukan Pj Gubernur  yang lama, maka akan dilanjutkan oleh PJ Gubernur yang baru.

Wakil Mentri dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan agenda yang perlu di selesaikan oleh PJ Gubernur Papua pegunungan yang baru adalah Pembentukan majelis rakyat Papua (MRP) dimana masih ada dua Provinsi yang terbentuk yakni Provinsi Papua pegunungan dan Provinsi Papua barat daya.

“Mengapa kedua provinsi Ini belum terbentum MRPnya karena sampai dengan saat ini kementrian dalam negeri belum menerima data terkait dengan calon anggota MRP yang sudah terseleksi, meskipun sudah dimasukan dalam Aplikasi Siakba, namun karena tidak melakukan uji Publik makanya pemerintah pusat kembalikan berkasnya ke daerah,”ungkapnya saat di temui di Wamena Kamis (16/11) kemarin.

  Ia mengaku tentu ini akan menjadi tanggungjawab dari PJ Gubernur Papua pegunungan yang baru dengan Sekda dan seluruh jajaran untuk dapat menyelesaikan paling lambat akhir bulan November ini, kalau tidak disahkan MRP, maka kursi pengangkatan anggota DPR Provinsi maupun Kabupaten dari Jalur Otsus  tidak bisa dilaksanakan.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

2 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

3 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

4 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

5 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

6 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

7 hours ago