WAMENA – Wamendagri John Wempi Wetipo,, SH , MH memperingatkan PJ Gubernur Papua pegunungan terkait beberapa hal yang belum terselesaikan dan juga menjadi perhatian pemerintah pusat seperti Pembentukan MRP, penentuan Lokasi Pembangunan Kantor Gubernur beserta titik Koordinat dan NPHD.
Sebab saat ini kementrian dalam negeri belum menerima laporan dari Pemerintah Provinsi Papua pegunungan terkait dengan data pengusulan Majelis Rakyat Papua Pegunungan yang prosenya telah dilakukan Pj Gubernur yang lama, maka akan dilanjutkan oleh PJ Gubernur yang baru.
Wakil Mentri dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan agenda yang perlu di selesaikan oleh PJ Gubernur Papua pegunungan yang baru adalah Pembentukan majelis rakyat Papua (MRP) dimana masih ada dua Provinsi yang terbentuk yakni Provinsi Papua pegunungan dan Provinsi Papua barat daya.
“Mengapa kedua provinsi Ini belum terbentum MRPnya karena sampai dengan saat ini kementrian dalam negeri belum menerima data terkait dengan calon anggota MRP yang sudah terseleksi, meskipun sudah dimasukan dalam Aplikasi Siakba, namun karena tidak melakukan uji Publik makanya pemerintah pusat kembalikan berkasnya ke daerah,”ungkapnya saat di temui di Wamena Kamis (16/11) kemarin.
Ia mengaku tentu ini akan menjadi tanggungjawab dari PJ Gubernur Papua pegunungan yang baru dengan Sekda dan seluruh jajaran untuk dapat menyelesaikan paling lambat akhir bulan November ini, kalau tidak disahkan MRP, maka kursi pengangkatan anggota DPR Provinsi maupun Kabupaten dari Jalur Otsus tidak bisa dilaksanakan.
Sedangkan agenda lain yang belum di selesaikan, Lanjut Mantan Bupati Jayawijaya dua Periode, sampai saat ini lahan pembangunan Kantor Gubernur Papua pegunungan masih belum jelas mau menggunakan Lahan di Welesi atau di Muliama itu belum clear, namun kemarin masyarakat sudah sampaikan kepada pemerintah jika lahan di Welesi dengan Wouma masalahnya sudah selesai dan sudah siap untuk digunakan.
“saya yakin dan percaya PJ Gubernur Papua pegunungan yang baru merupakan orang Birokrat murni bersama tim dari dalam hal ini Sekda dan Jajarannya yang tahu bagaimana jalannya, sehingga saya yakin proses pembangunannya akan cepat berjalan,” ujarnya.
“masalah yang ketiga, Kami dari Kementrian dalam Negeri akan melakukan pengecekan Nota Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD) untuk Pelaksanaan Pemilu 2024, tadi malam kita cek Papua pegunungan belum ada NPHDnya, kalau PJ tidak merespon surat edaran Mentri itu sama saja bentuk ketidak patuhan dan itu akan evaluasi,”tutupnya. (jo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos