Tangani Anak Aibon, Perlu Koordinasi dengan Dinsos

WAMENA—Polres Jayawijaya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah penindakan terkait maraknya anak -anak di bawah umur yang menghisap lem aibon, castol di dalam Kota Wamena.

Kapolres Jayawijaya, AKBP Hesman S, Napitupulu, SH, SIK, MH mengatakan, pihaknya sudah mendapat masukan tentang penanganan anak -anak itu, namun dalam penindakannya, perlu berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten Jayawijaya agar langkah yang diambil ini tepat.

“Masalah anak -anak lem aibon dalam Kota Wamena semakin bertambah banyak, sehingga kita akan koordinasi dengan Dinsos dulu baru kita mengambil langkah seperti apa, kita tidak bisa langsung bertindak, sebab mereka juga harus dibina kembali,” ungkapnya Senin (15/8) kemarin.

Menurutnya, pihaknya akan menindaklanjuti masalah ini apabila memang banyaknya anak -anak yang menghisap lem ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat, khususnya dalam Kota Wamena, pihaknya ingin agar masalah ini dilakukan secara tepat dan benar dalam arti mungkin mereka dipulangkan kembali ke orang tuanya atau ada strategi lain dari Dinsos.

Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, Nikolas Itlay menyatakan, memang saat ini ada banyak anak -anak yang menghisap lem dalam Kota Wamena, namun kebanyakan dari mereka ini bukan berasal dari Kabupaten Jayawijaya, lebih banyak dari kabupaten pemekaran di wilayah Lapago.

“Kebanyakan mereka dari wilayah kabupaten lain, kita harus koordinasi lagi dengan pemerintah daerahnya masing -masing untuk bagaimana bersama mengambil langkah penanganan yang baik bagi mereka,”jelasnya.

Pihaknya pernah menyurati Pemkab setempat mengenai masalah ini, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dari mereka, sementara anak -anak yang datang dari kabupaten lain dan menetap di Kota Wamena juga bertambah banyak dari hari ke hari dan menggantungkan kehidupannya di jalan.

“Ada beberapa tempat yang sering mereka berkumpul, seperti di Jalan Irian, Pasar Sinakma, Potikelek, Wouma dan Pasar Baru, ini harus jadi perhatian dari Pemkab di wilayah pemekaran untuk menindaklanjuti masalah ini,”bebernya.(jo/tho)