

KASONAWEJA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamberamo Raya mengaktifkan kembali panitia pengawas (Panwas) Tingkat Distrik dan Panitia Pengawas Tingkat Kampung seiring dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, pada Senin (15/6).
Panwas ad hoc yang terdiri dari panitia pengawas pemilihan tingkat kecamatan/distrik (Panwascam) dan pengawas pemilihan tingkat kelurahan/desa telah nonaktif sejak 31 Maret 2020 akibat penyebaran wabah virus corona atau Covid 19.
“Sejak tanggal 13 Juni 2020, kami Bawaslu telah mengaktifkan kembali Panwas Distrik dan Pengawas tingkat kelurahan atau desa. Itu artinya tugas dan tanggungjawab Pilkada lanjutan yang dimulai dengan tahapan perdana tanggal (15/6) yang dilaksanakan oleh KPU secara serempak termasuk kita di Mamberamo Raya,” ungkap Ketua Bawaslu Mamberamo Raya Cornelia Momoribo dalam press release yang diterima Cenderawasih Pos, kemarin.
Menurut Cornelia Momoribo bahwa beberapa alat kerja pengawasan juga sedang disiapkan. Hal itu bersamaan dengan peraturan KPU yang baru yang disesuaikan dengan protokol kesehatan dimana, setelah diaktifkan kembali, pengawas distrik dan kampung maka mereka sudah mulai melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang akan melakukan pelanggaran Pilkada nanti misalnya terkait kampanye di luar jadwal berdasarkan PKPU Nomor 5/2020.
“Jadi ada sebanyak 24 orang Panwas Distrik dan 59 Panwas Kampung, ini kita aktifkan kembali berdasarkan PKPU yang telah dikeluarkan KPU untuk lanjutan tahapan Pilkada di tengah Pandemi Covid 19. Kami juga sudah berkoordinasi dengan KPUD Mamberamo Raya terkait adanya perubahan regulasi dimana pada Pilkada sebelumnya terdapat 103 TPS, tetapi karena adanya perubahan regulasi dimana 1 TPS hanya 500 pemilih, maka kemungkinan akan bertambah menjadi 127 TPS dan ini juga akan berpengaruh terhadap pembengkakan biaya pengawasan,” terang Cornelia.
Pada kesempatan tersebut, selaku Ketua Bawasli dirinya mengimbau dan mengharapkan kepada seluruh Panwas Distrik dan Kampung yg telah diaktifkan kembali agar selalu mawas diri dan siap mengawasi tahapan pilkada yang sudah dilanjutkan. (tri)
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…