Ia juga menegaskan jika pengelola anggaran itu tidak mampu untuk menerjemahkan apa yang harus dilakukan perlu untuk di jelaskan apa kendala yang dihadapi, karena secara ketersediaan anggarannya sudah ada tinggal bagaimana bisa merealisasikan program dan kegiatan itu, sehingga ini yang akan dilakukan evaluasi.
“kita akan lakukan evaluasi kinerja, evaluasi kompetensi baik itu pejabat maupun ASN itu sendiri apakah mampu dalam mengelola DPA atau tidak agar jangan ada hambatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat,”tegas Tumbo
Mantan PJ Sekda Provinsi Papua pegunungan menambahkan untuk waktu pelaksanaan kegiatan dari setiap OPD akan dilihat dalam minggu ini, apabila sudah dirampungkan maka dipastikan DPA sudah bisa berjalan secara normatif dan pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan.
“kita lihat lagi dalam waktu dekat ini apakah sudah dirampungkan atau belum, dan kita akan terus mendorong itu sesegera mungkin agar bisa merealisasikan program dan kegiatannya,” tutup Sumule Tumbo. (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
-Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di tingkat kampung di Papua belum merata. Dari 1.029…
Penggunaan kembali prasarana penyeberangan ini disambut dengan rasa lega yang mendalam oleh masyarakat Abepura,…
Langkah ini menyusul keberhasilan evakuasi salah seorang korban selamat, Demerina Uamang (23), yang sempat diamankan…
Ketua HONAI, Pdt. Andrikus Mofu, menegaskan gereja tidak ingin masyarakat terus menjadi korban kekerasan, kehilangan…
Ia ditemukan tewas dengan kondisi terbakar bersama mobilnya. Yang bikin heboh adalah, sebelum dieksekusi, ia…
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menduga aksi yang berlangsung di sejumlah daerah tersebut tidak…