BPKP Mulai Sosialisasikan SPIP Pada Pemprov Papua Pegunungan

WAMENA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua keduakalinya melakukan sosialisasi kepada pemprov Papua pegunungan terkait dengan penggunaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP), guna membantu kinerja dari pemerintah daerah sejak melakukan perencanaan hingga pertanggungjawaban.

PJ Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep, menegaskan jika pengendalian Intern ini perlu dilakukan karena Pemprov Papua Pegunungan mendapatkan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dimana kelemahan dari Pengelolaan keuangan ada di sistem SIPD ini, fungsi atau kartu kontrol pada masing -masing OPD tidak dilakukan.

“Ini terjadi karena kita tahu ambil uang, tapi kita tidak tahu kas kita ada berapa, harusnya kita tahu besaran uangnya, jadi contoh saja dalam setahun itu kita harus tahu berapa besar anggaran yang harus di keluarkan,”ungkapnya Jumat (11/7) di Wamena.

Kalau sudah mengetahui jumlah uangnya, lanjut Wasuok, bendahara juga harus menyampaikan sisa uang yang tidak terpakai, karena tidak tahu kasnya maka ambil saja sampai melewati target yang dimiliki ini salah satu contoh, demikian juga dengan kegitan yang lain juga sama kadang mengambil anggaran itu jauh melebih dari targetnya.