WAMENA—Aksi demo pengusaha Orang Asli Papua (OAP) di Kantor Otonom Pemkab Jayawijaya, Rabu (10/8), langsung direspon oleh Pemkab Jayawijaya.
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, sejak dirinya bersama Wakil Bupati Marthin Yogobi, SH. M.Hum memimpin Kabupaten Jayawijaya, pihaknya selalu mengutamakan anak -anak putra daerah yang merupakan kontraktor dan memiliki perusahaan.
“Saat menjadi bupati, saya memberikan kebebasan, sampai saat ini sudah 500 pengusaha OAP asal Jayawijaya, kami juga tidak pernah memungut biaya apa pun, itu telah diumumkan dalam apel bersama ASN jika kita tidak memungut biaya itu,”ungkapnya, Kamis (11/8) kemarin.
Ia menyatakan, Pemkab memberikan kesempatan untuk bisa mendapat hasil yang baik, di mana sejak ia memimpin jayawijaya, 80 -90 persen pekerjaan diberikan pengusaha OAP, yang disampaikan hanya pekerjaan dengan nilai Rp 1,5 miliat sampai Rp 2 miliar yang diberikan kepada pengusaha AOP, itu tidak benar.
“Kita lihat beberapa tempat seperti pembangunan Dinas Pendidikan Rp 14 miliar, itu anak asli daerah yang kerjakan, tahun ini ada kegiatan Rp 9 miliar dan Rp 10 miliar, juga anak asli daerah yang kerja, kalau dikatakan kami tidak ada kepedulian untuk pengusaha OAP, itu tidak benar, kami prioritaskan mereka,”bebernya.
Kata bupati, dalam memberikan pekerjaan, pemerintah tidak ada istilah tidak selesai, tapi harus diselesaikan, apabila dikasi satu pekerjaan dan tidak ada masalah di lapangan, namun pekerjaannya tidak selesai, dan pemerintah tahu, maka otomatis tidak akan dierikan paket pekerjaan yang berikut lagi.
Kalau ada yang sampaikan dalam demo untuk evaluasi pekerjaan yang tidak selesai, pihaknya minta tolong agar disampaikan ke pemerintah, foto atau video bangunan yang tidak selesai, lokasinya di mana, laporkan kepada ke Pemkab sehhingga OPD terkait menindaklanjuti pekerjaan yang tidak selesai itu ke pengusaha yang mendapat pekerjaan itu.
Ia menegaskan, pemerintah tidak mau dirugikan dengan pekerjaan yang tidak selesai.“Kabupaten Jayawijaya miliki 40 distrik, jangan dibuat blok-blok dalam arti ada satu proyek masuk ke distrik ini, harus dikerjakan pengusaha dari distrik itu, kalau sudah begitu berarti membuat gap antara distrik satu dengan yang lainnya,”ungkapnya.
Jhon Banua menjelaskan, pemerintah ingin membagi pekerjaan agar semua pengusaha Asli Jayawijaya bisa dapat, dan terkait dengan aksi demo yang dilakukan kemarin, pihaknya sudah memberikan hak kepada Unit Layanan Pelelangan (ULP) Jayawijaya, di mana ada beberapa paket pekerjaan untuk diberikan ke ULP agar bisa diatur pembagiannya.
“Kalau ada demo seperti itu tak perlu harus bupati yang turun, ada kebijakan yang diberikan kepada kepala ULP untuk mengatur,”ujarnya.(jo/tho)