

Pembukaan Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka memperkuat semesta dalam peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan di hotel Baliem Pilamo Wamena Selasa (10/3) (ofto:Denny/ Cepos)
WAMENA – Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua melakukan Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan menengah dalam rangkan memperkuat semesta dalam peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan. Selasa (10/3).
Ketua Tim Advokasi Pemda BPMP Papua Sudarsono G.S M.Pd mengatakan untuk konsolidari daerah ini dilakukan di 4 zona, yakni di Papua, Papua Selatan, saat ini di Papua Pegunungan dan Papua tengah secara bersamaan, tujuannya adalah bagaimana bisa mensinkronkanprogram dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang ada di daerah.
Kata Sudarsono, dengan adanya LMA dalam kegiatan ini diharapkan mampu untuk mengakomodir program ini sampai ke pelosok, sehingga dalam kesempatan ini BPMP Papua didampingi langsung oleh Ketua LMA Lenis Kogoya yang sebulan ini telah keliling di seluruh Papua, agar program -program pendidikan dasar dan menengah yang dicanangkan di tahun 2026 ini bisa berjalan dengan sukses.
“Fokus kita adalah sekolah terintegrasi yang memang membutuhkan tanah yang luas, dan kita tahu dukungan LMA terhadap masyarakat pemilik hal ulayat ini sangat penting bagi kita di Kemendikdasmen,”katanya.
Di tempat yang sama Asisten III Setda Provinsi Papua Pegunungan Dr. Lukas w Kosay, SE, M.Si menyatakan, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan khusus untuk pendidikan dan kesehatan itu di kedepankan, oleh karena itu, konsulidasi daerah ini sangat penting untuk Papua Pegunungan yang usianya masih relatif muda.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Pegunungan Simon Sembor menyatakan dengan konsulidasi ini dapat melihat masalah yang terjadi di seluruh Papua dan khususnya di Papua Pegunungan, saat ini kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi sangat terbatas karena dengan adanya undang -undang 21 dan Peraturan Pemerintah 106 tentang kewenangan mengurus SMA sudah kembali ke Kabupaten.
“Sebagai Provinsi Baru kami punya tanggungjawab untuk melihat pendidikan secara keseluruhan di 8 kabupaten, untuk itu , dengan adanya kegiatan ini menjadi sarana untuk melakukan evaluasi dan kolaborasi hal -hal yang menyangkut pendidikan yang selama ini terjadi di Papua pegunungan,”bebernya.
Page: 1 2
Mandenas menilai peristiwa tersebut berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jika korban mencakup perempuan…
Berada di tapal batas Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Puncak…
Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengatakan penyusunan usulan dilakukan mengacu pada kriteria penggunaan…
Menurut Lunanka, penguatan budidaya menjadi langkah penting untuk memastikan ketersediaan sagu dalam jangka panjang, sekaligus…
Menariknya, Aryoko juga meminta para jamaah untuk mendoakan Provinsi Papua, agar pembangunan di Papua bisa…
“Pendekatan CRS dan HIPEC merupakan terapi yang bersifat definitif pada kasus kanker dengan keterlibatan peritoneal.…