Categories: PEGUNUNGAN

Minta Transparansi Pengelolaan Dana Rp 50 Miliar

WAMENA – Puluhan pengusaha orang Asli Papua (OAP) melakukan pemalangan terhadap kantor Gubernur Papua Pegunungan lantaran menanyakan alokasi dana Rp 50 Miliar yang diberikan kepada para pengusaha tersebut guna mengerjakan sejumlah paket pekerjaan di wilayah itu

Dalam Aksi tersebut para pengusaha AOP ini sebenarnya hanya ingin melakukan Audiensi dengan Pj Gubernur Papua Pegunungan bersama dengan Kepala Dinas PUPR, namun karena tak berada di tempat sehingga pemalanganpun dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka

  Salah Satu Pengusaha OAP yang ditemui di Kantor Gubernur Engki Wenda menyatakan tujuannya datang ke Kantor Gubernur Papua Pegunungan untuk menglarifikasi dana yang digunakan Lembaga HP-OAPP  bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan  sehingga semua jelas berapa yang dikelola, namun karena tidak ada PJ Gubernur sehingga pihaknya melakukan aksi pemalangan sementara kantor tersebut.

“Kami minta, mau dan tak mau dan tidak ada alasan lain wajib hadir untuk melakukan klarifikasi kepada kami.”ujarnya Selasa (7/11) kemarin.

Sedangkan menurut Manu Ikinea, struktur organisasi di Provinsi Papua pegunungan ada 21 OPD dan pihaknya meminta itu PJ Gubernur menghadirkan semua, jumlah DPA yang ada, karena pihaknya kesal mengapa HP OAPP mengatakan jumlah anggaran yang di kelola hanya Rp 12 Miliar sejak awal, dan berkembang ke RP 31 Miliar, kemudian sekarang Rp 50 Miliar.“Oleh karena itu kami ingin PJ Gubernur menerangkan secara detail, dan menekankan kepada Kepala Dinas PUPR untuk mengeluarkan data tersebut,”bebernya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Operasi Batal Gara-gara Air Tak Ngalir

Kepala Unit Kemoterapi RSUD Jayapura, dr Jan Frits Siauta, SpB subsp (K), Finacs mengungkapkan, sejak…

11 hours ago

Target Lansia, Pelaku Raup Puluhan Juta dan Belasan Gram Emas

Menurut Kapolsek, modus yang digunakan pelaku adalah dengan membujuk korban menggunakan iming-iming nomor togel yang…

12 hours ago

Bakal Provinsi Papua Utara Harus Jauh dari “Proyek Elit”

Menurut BTM, pembentukan Papua Utara bukan sekadar pemekaran administratif, melainkan langkah strategis untuk memperpendek rentang…

13 hours ago

Alokasi Anggaran Tak Sebanding Kebutuhan Riil, Keselamatan Pasien Terancam

Bagi pasien yang tubuhnya kian rapuh akibat terapi, menaiki tangga karena lift rusak bukan sekadar…

14 hours ago

Koordinasi Dapur MBG Belum Optimal

Dikatakan, pihaknya memiliki tugas pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Namun, koordinasi dengan pengelola…

15 hours ago

Kebijakan Nasional Harus Selaras Budaya di Papua

Hal ini dinilai krusial agar setiap program pemerintah dapat diterima dan dirasakan manfaatnya secara optimal…

16 hours ago