

Pengusaha OAP saat melakukan pertemuan dengan Asisten I dan Asisten II Setda Provinsi Papua Pegunungan di Halaman Kantor Gubernur Papua pegunungan, Selasa ( 7/11). (foto:Denny/ Cepos)
WAMENA – Puluhan pengusaha orang Asli Papua (OAP) melakukan pemalangan terhadap kantor Gubernur Papua Pegunungan lantaran menanyakan alokasi dana Rp 50 Miliar yang diberikan kepada para pengusaha tersebut guna mengerjakan sejumlah paket pekerjaan di wilayah itu
Dalam Aksi tersebut para pengusaha AOP ini sebenarnya hanya ingin melakukan Audiensi dengan Pj Gubernur Papua Pegunungan bersama dengan Kepala Dinas PUPR, namun karena tak berada di tempat sehingga pemalanganpun dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka
Salah Satu Pengusaha OAP yang ditemui di Kantor Gubernur Engki Wenda menyatakan tujuannya datang ke Kantor Gubernur Papua Pegunungan untuk menglarifikasi dana yang digunakan Lembaga HP-OAPP bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sehingga semua jelas berapa yang dikelola, namun karena tidak ada PJ Gubernur sehingga pihaknya melakukan aksi pemalangan sementara kantor tersebut.
“Kami minta, mau dan tak mau dan tidak ada alasan lain wajib hadir untuk melakukan klarifikasi kepada kami.”ujarnya Selasa (7/11) kemarin.
Sedangkan menurut Manu Ikinea, struktur organisasi di Provinsi Papua pegunungan ada 21 OPD dan pihaknya meminta itu PJ Gubernur menghadirkan semua, jumlah DPA yang ada, karena pihaknya kesal mengapa HP OAPP mengatakan jumlah anggaran yang di kelola hanya Rp 12 Miliar sejak awal, dan berkembang ke RP 31 Miliar, kemudian sekarang Rp 50 Miliar.“Oleh karena itu kami ingin PJ Gubernur menerangkan secara detail, dan menekankan kepada Kepala Dinas PUPR untuk mengeluarkan data tersebut,”bebernya.
Page: 1 2
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pengamanan di kawasan tambang yang selama ini dikenal…
Plt Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengungkapkan bahwa RPJMD nantinya akan menjadi acuan utama bagi…
Sejumlah kawasan di Jayapura memiliki banyak cerita yang dikait-kaitkan dengan hal mistik. Di tahun 90…
Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan 8 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang merupakan usulan pemerintah…
Berbagai lembaga mencatat tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis…
Ia menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk TPP ASN sebesar Rp7,5 miliar, sementara THR mencapai Rp25…