Categories: PEGUNUNGAN

Jika Pembangunan Kantor Gubernur PP Dipaksakan Maka Ada Pelanggaran HAM

Dari Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Wouma dan Welesi Ke Komnas HAM RI

WAMENA – Guna menindak lanjuti aduan dari masyarakat adat Distrik welesi dan Wouma Komisi Nasional Pelanggarakan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua yang disampaikan terkait hak ulayat tanag yang akan di jadikan lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua pegunungan yang sampai saat ini masih belum ada kata sepakat diantara mereka

Komisioner Komnas HAM RI Prabianto Mukti Wibowo menyatakan dari kunjungan yang dilakukan pihgaknya sudah melihat bahwa lahan yang ingin dijadikan pusat perkantoran Provinsi Papua pegunungan merupakan lahan subur untuk perkebunan masyarakat yanbg selama ini memang digunakan sebagai sumber kehidupn masyarakat welesi dan Wouma.

“kalau provinsi memaksakan harus membangun pusat perkantoran disana maka akan hilang sumber mata pencarian atau kehidupan masyarakat welesi dan Wouma dan tentunya ini merupakan salah satu pelanggaran HAM, dimana negera sudah menghilangkan sumber kehidupan dua masyarakat ini ,”ungkapnya jumat (6/10) saat ditemui di Bandara Wamena.

Menurutnya seperti yang telah di ketahui bersama Pelanggaran HAM baik di Tingkat Internasional maupun dalam Konstitusi Negara ini yakni hak untuk hidup, dan hak untuk kesejahtrahan itu adalah HAK asasi Manusia yang perlu di junjung tinggi,

“kita juga sudah berkunjung Ketua DPRD Jayawijaya, kami mendapat informasi jika selama ini Bupati dan DPRD Jayawijaya tidak pernah dilibatkan dalam rencana pembangunan ini, bukannya mereka apatis, tapi Bupati merasa tak pernah diajak bicara dan dilibatkan padahal BUpati sudah menyiapkan dua lokasi untuk pembangunan gedung perkantoran provinsi di Gunung Susu dan Distrik Mulama,”jelas Prabianto Mukti Wibowo

Komisioner Komnas HAM RI mengaku telah melakukan peninjauwan ke lokasi yang di sediakan pemerintah Jayawijaya, secarageografis jika dibandingkan dengan lokasi yang ada perbatasan Wouma dan Welesi, tentunya kedua tempat yang di sediakan pemda Jayawijaya dinilai lebih strategis karena terletak di akses jalan menuju kabupaten lain seperti Lanny Jaya. (jo)

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

19 hours ago

Dua Warga Australia Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…

19 hours ago

Komnas HAM: Ada Pembiaran di Tambang Ilegal

Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…

20 hours ago

Kemendagri Tugaskan Pemprov Papeg Siapkan Langkah Penanganan Pasca Konflik

Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah…

20 hours ago

Satresnakoba Polresta Musnahkan 5, 2 Gram Sabu

Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu…

21 hours ago

Presiden Prabowo Bakal Panen Raya Padi di Merauke

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, rencana persiapan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka panen…

21 hours ago