Lebih lanjut, DPRK Biak Numfor memberikan perhatian khusus kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Rekomendasi yang disampaikan meliputi pelatihan pelaporan dana kampung yang komprehensif bagi aparatur kampung, serta pendampingan yang berkelanjutan.
Keterlambatan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) juga menjadi sorotan tajam dalam rekomendasi DPRK. Hal ini dinilai berdampak pada ketidaktepatan waktu pembayaran honorarium aparatur kampung. Selain itu, DPRK juga menyoroti masih minimnya pemahaman sejumlah aparatur kampung terkait batas kewenangan dalam pengambilan keputusan.
Isu dugaan pencemaran sumber air PDAM di Kampung Snerbo juga tak luput dari perhatian DPRK Biak Numfor. Dewan merekomendasikan agar pemerintah daerah segera melakukan pemeriksaan kadar bahan kimia secara komprehensif melalui uji laboratorium untuk memastikan kualitas air yang dikonsumsi masyarakat.
Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh DPRK Biak Numfor ini diharapkan dapat menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Tindak lanjut dari rekomendasi ini akan menjadi perhatian utama DPRK dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah ke depan. (Il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga 2026 Indonesia baru memiliki 1.639 dokter spesialis jantung dan…
Kepala BBPOM Jayapura, Herianto Baan menegaskan bahwa langkah tegas ini diambil bukan semata-mata untuk…
Abisai menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas kelebihan salur dana kampung yang bersumber…
Ketua Kafilah MTQ Kota Jayapura, Abdul Majid, mengatakan proses pembinaan peserta dilakukan secara berjenjang…
Pemulangan personil Satgas Pamtas RI-PNG dari Yonif 711/RKS Palu dan Yonif 743/PSY Kupang menggunakan KRI…
Menjawab dahaga panjang reformasi peradilan tersebut, pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor…