

Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, SH, Wakil Bupati Esau Miran, SIP bersama pejabat lainnya saat menghadiri Musrenbang tingkat Kabupaten Yahukimo, Selasa, (5/4).
YAHUKIMO- Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Yahukimo, Selasa, (5/4), kemarin.
Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, SH, di sela-sela Musrenbang tersebut meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Yahukimo agar segera bergerak menindaklanjuti program yang telah disusun pada anggaran 2022 ini. “Penyerahan DPA 2022 telah dilakukan, untuk itu semua OPD harus bergerak cepat, tidak ada lagi yang lambat-lambat, sehingga September nanti semua program sudah terelealisasi, dan Oktober sudah bisa mengajukan anggaran perubahan,”ungkapnya.
Ditegaskan, pertemuan ini tidak lagi membahas anggaran atau program 2022, sebab semuanya sudah dianggarkan bahkan sudah berjalan.”Yang kita bicarakan hari ini adalah program atau perencanaan Tahun 2023,”jelasnya.
Pihaknya juga berterima kasih kepada Provinsi Papua karena penerimaan pada tahun 2022 ini bertambah, bahkan lebih tinggi dari kabupaten lainnya yang ada di Papua. Kendati begitu, bupati juga menjelaskan bahwa Kabupaten Yahukimo ini memiliki jumlah penduduk yang mencapai 500.000, jiwa, 51 distrik dan 500 lebih kampung. Selain itu, di Kabupaten Yahukimo ini juga terdapat 9 denominasi gereja, karena itu, Kabupaten Yahukimo memang layak menerima anggaran lebih besar.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…