Jhon Tabo Minta Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Digeser
Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo, mengunjungi Batas Wilayah Distrik Welesi dan Wouma yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan Selasa (29/4) kemarin. (FOTO:Denny/Cepos)
WAMENA – Pemprov Papua Pegunungan memastikan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di tahun ini akan segera dibangun, namun tidak ditengah akan tetapi di geser ke arah depan yang meliputi wilayah distrik Wouma, karena masalah lokasi yang digunakan sebelumnya meliputi distrik Welesi belum selesai dan masih tarik ulur.
Gubernur Papua Pegunungan Dr.(HC) Jhon Tabo,, SE, MBA menegaskan pembangunan kantor pemerintahan dua tahun terbengkalai, ditahun ke tiga ini harus mulai dilakukan pembangunannya kalau tidak maka akan tertunda 2 tahun kedepan lagi, oleh karena itu usai dilantik ia di instruksikan untuk segera menyelesaikan masalah ini.
“Saya minta untuk Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan diarahkan kedepan jangan ditengah sebab ini kantor pemerintahan buat apa di bangun di tengah.”tegasnya Selasa (29/4) di KIPP Perbatasan Distrik Welesi dan Wouma.
Menurutnya pembangunan KIPP akan di luruskan ke arah Puskesmas Wouma yang baru di bangun di depan ruas jalan utama, dimana dari sisi kiri kantor MRP, Kantor Gubernur dan Kantor DPRP Papua Pegunungan oleh karena itu harus digeser kedepan.
Dikatakan, lokasi mana yang diserahkan kepada pemerintah itu harusnya kemarin langsung di ukur batas mana langsung membuat jalan, namun ini tidak ada, oleh karena itu ia minta agar dalam waktu seminggu ini sudah bisa dibereskan semua dan akan dilaporkan kepada mentri jika kawasan pembangunan KIPP sudah selesai.
Ia juga mengancam apabila masih tarik ulur yang menghambat pembangunan, maka pembangunan KIPP akan dipindahkan ke lokasi lain yang sudah ada serifikat dan akan dihibahkan Pemkab Jayawijaya kepada pemprov Papua Pegunungan seperti LIPI , akan tetapi anggaran yang dibayarkan pemprov Papua Pegunungan untuk lokasi sebelumnya harus dikembalikan karena itu adalah uang negara.(jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Recent Posts
Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Sanksi Jangan Berhenti di Administratif
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
TNI Tak Gentar Ancaman OPM
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…