

Peserta calong Guru Kontra saat memenuhi lapangan SD Koinonia Wamena untuk mengikuti seleksi yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Provinsi Papua Pegunungan. (foto:Denny/ Cepos)
WAMENA – Ribuan sarjana pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan meminta pemprov setempat untuk segerah menambah jumlah kuota penerimaan tenaga guru kontrak yang akan ditempatkan di 8 Kabupaten, sebab dalam penerimaan yang dilakukan dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan hanya membuka penerimaan untuk kuota 192 orang.
Mewakili Para Pelamar yang mengikuti seleksi Guru Kontrak Alexander Yigibalom, S.pd, menyatakan Saat ini Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui dinas Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan telah melakukan seleksi penerimaan tenaga guru kontrak dan jumlah peserta yang mendaftar itu hingga mencapai 1000 lebih, ironisnya jumlah yang diambil untuk menjadi guru kontrak sangat sedikit oleh karena itu Pemprov Papua pegunungan diminta menambah kuta tersebut .
“Kami para sarjana pendidikan ini meminta agar pemerintah menambah jumlah kuota penerimaan guru dimaksut, Pemerintah harus tambah kuota 500 sampai 700 supaya kami sendiri yang megabdikan diri ke daerah polosok pedalaman di sana” tegas Alexander Yigibalom S,Pd Mewakili para pelamar Senin (29/4) kemarin
Alexander mengatakan, ribuan pelamar guru kontrak yang mendaftar datang dari berbagai Kabuaten diantarhanya Kabupaten Yalimo, Yahukimo, Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang dan beberapa kabupaten lainnya untuk bisa mendaftar sebagai guru kontrak, namun sayang kuota yang disedikan sangat sedikit.
“Bapak ibu yang datang dari jauh -jauh ini harus bagaimana kalau kuotanya sedikit, perjuangan mereka harus naik pesawat dan mobil dengan biaya sendiri tapi kuota yang tersedia sangat sedikit, mohon pemerintah tambah kuota” beber Yigibalom.
Page: 1 2
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…