Categories: MERAUKE

13 Titik Jalan Lingkungan Dibayarkan Tahun Depan

MERAUKE – Sebanyak 13  dari 66 titik jalan lingkungan yang dikerjakan tahun 2022 ini, terpaksa ditunda pembayarannya di tahun 2022 dan baru bisa dibayarkan Tahun 2023. Selain penundaan pembayaran juga diberikan denda sebesar 1 perseribu dari nilai kontrak.

‘’Untuk pembangunan jalan lingkungan, kita bayarkan sesuai progres pekerjaan di lapangan. Kemarin, teman-teman dari Dinas Perumahan Rakyat sudah turun lapangan dan melakukan pendataan sesuai progres pekerjaan di lapangan.

Kita tidak mau ambil resiko. Dari hasil pendataan lapangan tersebut, 13 titik  disepakati akan dibayarkan di tahun 2023,’’ kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Tertanahan Kabupaten Merauke, Johan  Makaba Rantepadang, ST, ditemui Selasa (27/12).

    Johan Mahaba Rantepadang mengatakan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut dikarenakan terbatasnya material, terutama pasir dan kerikil yang  kedua bahan tersebut harus dari luar Merauke.

Karena keterbatasan material itu, maka tetap diberikan perpanjangan selama 50 hari kerja kedepan untuk menyelesaikan. Namun belum dibayarkan di tahun 2022  ini.

‘’Kita sudah bersurat ke Bapak Bupati dan Sekda. Juga ke Ketua DPRD Merauke. Mereka  tetap bisa  kerjakan karena kita kasih perpanjangan waktu selama 50 hari, tapi sudah kena denda sesuai aturan yang ada. Besarnya denda  1 perseribu dari nilai kontrak,’’ tandasnya.  

Ditambahkan, sesuai dengan koordinasi dengan para pengusaha yang selama ini memasukan pasir dan kerikil dari luar  Merauke tersebut, pasir dan kerikil tersebut baru akan masuk akan lagi sekitar tanggal 6  Januari 2023. (ulo/tho)

newsportal

Share
Published by
newsportal
Tags: MERAUKEJALAN

Recent Posts

Jangan Hanya di Pusat Tapi Juga di Daerah

Ia juga dikaitkan dengan blackout disejumlah provinsi di Indonesia. Sontak publik ikut dibuat kaget karena…

54 minutes ago

TNI-Polri-Jaksa Diminta Introspeksi

Menurut Prabowo, seluruh pejabat negara pada hakikatnya adalah pelayan rakyat. Karena itu, mereka tidak boleh…

2 hours ago

Minta Lebih dari Sekedar Kritik

Anggota DPR Papua jalur Pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) Daerah Pengangkatan Kabupaten Biak Numfor, Musa Sombuk,…

5 hours ago

Proyek Ilegal, Masyarakat Adat Beberkan Bukti Citra Satelit

Dalam persidangan perkara Nomor 9/G/LH/2026/PTUN Jayapura ini, tim kuasa hukum masyarakat adat menghadirkan tiga orang…

6 hours ago

Merawat Peradaban Suku yang Perlahan Hilang Ditelan Jaman

Dialah Mama Emma Awinero-Tjoe. Di atas bangku panjang kayu yang menjadi saksi bisu jejak pengabdiannya,…

7 hours ago

Prabowo Akui Banyak Maling di Program MBG

Ia memerintahkan seluruh Gubernur, Bupati, Camat, Hingga Kepala Desa untuk memeriksa seluruh dapur Satuan Pelayanan…

8 hours ago